Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BELUM semua pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) telah memahami dan mengetahui secara baik program dan manfaat dari menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau yang kini lebih dikenal dengan BPJAMSOSTEK.
Untuk lebih mengetahui dan memahami apa saja manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJAMSOSTEK menggelar sosialiasi kepada pegawan non-ASN ASN di lingkup Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Dalam kegiatan sosialiasi yang digelar Sabtu (3/4) di Jakarta, pegawai non-ASN Bappenas mendapat perbekalan pengetahui tentang manfaat dan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).
Dalam kegiatan yang menerapkan protokol kesehatan secara ketat, para pegawan non-ASN Bappenas tampak antusias. Bahkan saat sesi tanya-jawab, para peserta sosialisiasi melontarkan pertanyaaan untuk mengetahui lebih banyak program dan manfaat menjadi peserta BPJAMSOSTEK.
Dalam keterangan pers yang diterima, Minggu (4/4), Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJAMSOSTEK Jakarta Salemba M.Izaddin mengatakan, peserta Non-ASN berhak dan wajib mengikuti Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
“Sosialisasi ini penting karena kami selaku penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diamatkan negara dan ketentuan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja, termasuk pegawai Non-ASN,” ungkap Izan, sapaan akrab M.Izaddin.
Izzan memastikan, BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Salemba siap mengakomodir kepesertaan pegawai pemerintahan Non-ASN di lingkup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pada acara sosialisasi tersebut, turut hadir Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi (KSI) BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Salemba, Prasetyo Edy Widodo dan Agus Dwi Santoso selaku Petugas Kepesertaan BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Salemba. (RO/OL-09)
Kerja sama ini menindaklanjuti kerja sama sebelumnya antara Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo.
Melalui kerja sama ini, Omni Hospitals membuka konter khusus untuk melayani anggota BPJSTK yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit karena kerja.
Sellha masih menjalani perawatan secara intensif pascaoperasi di RSUD Koja Jakarta Utara. Dirinya tertabrak motor saat bertugas membersihkan jalanan, Selasa (25/6) kemarin.
Pasalnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang mengawasi BPJS-TK telah menetapkan SAB bersalah (melanggar asusila). Bahkan, SAB sudah diberhentikan Presiden pada Januari 2019.
Tak hanya di posko Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, bantuan dari BP Jamsostek juga disalurkan ke 38 titik banjir lainnya yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta.
BP Jamsostek Cabang Jakarta Gambir meneruskan untuk menjalin kerja sama dengan Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Wilayah Jakarta Pusat.
Suharso menuturkan, alasan dipilihnya DKI Jakarta didasari dengan statistik angka reproduksi efektif (Rt) virus korona yang telah berada lebih kecil dari level 1
MASSA yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Menggugat (AMAM) menggeruduk Gedung Bappenas mempertanyakan kenaikan drastis harta kekayaan Menteri/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa.
GEDUNG Bappenas kembali digeruduk oleh masa aksi dari Aliansi Mahasiswa Menggugat (AMAM), mereka meminta Menteri Suharso Monoarfa mundur dari jabatannya dinilai melempem.
KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) akan menggelar Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ),
PEMERINTAH menargetkan dua koridor MRT yakni selatan-utara (Lebak Bulus-Kota) dan timur-barat (Balaraja-Cikarang) dapat mengangkut hingga 1,5 juta penumpang per hari.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menilai rencana Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan food estate atau lumbung pangan di Kepulauan Seribu membutuhkan biaya yang cukup besar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved