Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, di Kantor Kemenko Perekomian, Jakarta, Jumat, (26/3).
Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan hasil pertemuan tingkat menteri Indonesia-Singapura yang sebelumnya digelar secara virtual dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura. Ini juga merupakan rangkaian kunjungan Menteri Luar Negeri Singapura ke beberapa negara anggota ASEAN.
“Saya berharap Indonesia dapat terus bekerja sama dengan Pemerintah Singapura terutama memperdalam kerja sama ekonomi antara kedua negara dan mengatasi tantangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/3).
Senada dengan Airlangga, Menteri Luar Negeri Singapura mengatakan,“Kita tidak dapat pulih sendirian, melainkan membutuhkan peran seluruh wilayah untuk bekerja sama .”
Selanjutnya topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah isu-isu yang menjadi kepentingan bersama kedua negara, di antaranya persiapan dan deliverables pertemuan Leaders’ Retreat antara Perdana Menteri Singapura dengan Presiden Republik Indonesia.
Terdapat beberapa hal penting dari kerja sama ekonomi bilateral Indonesia-Singapura, sebagaimana dibahas dalam Pertemuan Tingkat Menteri yang diadakan pada 15 Oktober 2020 yang lalu tentang Enam Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral (6WG), yaitu:
6WG tersebut meliputi Batam-Bintan-Karimun dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) lainnya, investasi, ketenagakerjaan, transportasi, agribisnis, dan pariwisata.
Pemerintah Indonesia tentunya mengapresiasi komitmen kuat Singapura untuk terus berinvestasi di Indonesia. Bahkan tahun lalu, FDI Singapura mencapai USD 9,8 miliar, meningkat 34% dibandingkan 2019 dan merupakan rekor tertinggi dalam 6 tahun terakhir.
“Kantor kami selalu terbuka untuk inisiatif dan kolaborasi yang diprakarsai bersama untuk terus mempromosikan peluang bisnis di Indonesia dan Singapura”, tutur Airlangga.
Update yang disampaikan dalam pertemuan ini antara lain berkaitan dengan Integrasi Pembangunan Batam, Bintan, dan Karimun-Singapura, Inisiatif Kerja Sama Industri Digital, Kerja Sama Program Pengembangan Tech-Talent, Travel Bubble Innitiatives Singapura-Bintan, dan Kawasan Industri Kendal;
Selain itu juga Kemungkinan Kerja Sama dalam Infrastruktur (infrastruktur keras dan lunak), Pengembangan Smelter Alumina di KEK Galang Batang, Pembangunan Jembatan Batam-Bintan, Pengembangan Maintenance Repair & Overhaul (MRO) KEK Batam Aero Technic, dan Leaders’ Retreat.
Dalam kerjasama multilateral, Airlangga juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencari dukungan Singapura pada Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022. Indonesia berharap kerja sama G20 dapat membawa pesan positif seiring dengan upaya untuk mengatasi tantangan besar saat ini khususnya dalam pemulihan ekonomi global.
“Saya ingin menutup dengan menegaskan kembali komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk terus bekerja sama dengan Singapura. Saya percaya bahwa masih banyak peluang yang harus dimanfaatkan kedua negara di tahun-tahun mendatang,” pungkas Airlangga. (RO/OL-09)
Menko Kumhamipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan proses ekstradisi tersangka kasus e-KTP, Paulus Tannos perlu waktu. Singapura menganut hukum anglo saxon, berbeda dengan Indonesia
PERSIDANGAN ekstradisi buron dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP-E, Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po, belum menghasilkan putusan.
Suryopratomo mengatakan, perlawanan Tannos membuat proses ekstradisi tidak akan berjalan cepat. Sidang dimulai lagi dengan agenda mendengarkan saksi dari kubu Tannos, pada 7 Juli 2025.
Jika mengacu pada jadwal persidangan, Supratman memperkirakan m pada 25 Juni seharusnya sudah keluar hasil putusan sidang.
Percepatan pemulangan Tannos itu merupakan komitmen perjanjian ekstradisi yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dan Singapura.
Buktinya, permintaan penangguhan penahanan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-E itu ditolak.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved