Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
ANGGOTA Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menilai jika melihat data dan perhitungan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa adanya impor atau tidak, pendapatan petani Indonesia sangat rendah.
"Meski harga gabah dinaikkan 2 kali lipat pun tidak berpengaruh banyak. Jadi bisa dibayangkan produksi padi Indonesia didominasi oleh petani yang lahannya sedikit," kata Yeka dalam konferensi pers; Polemik Impor Beras, Rabu (24/3).
Setelah itu, rata-rata usia petani Indonesia 50% di atas 50 tahun dan 63% pendidikannya tidak tamat SMP. Dengan begitu petani mengalami demotivasi sehingga susah berkembang.
Ombudsman juga melihat bahwa kebijakan impor beras dan tata kelola stok pangan di Indonesia masih menyisakan beberapa permasalahan yang berpotensi mengandung maladministrasi di dalamnya.
Berdasarkan data sensus BPS pada 2018 total rumah tangga pertanian kita berjumlah 27.682.117 rumah tangga petani dan sebanyak 47,52% atau sekitar 13,16 juta adalah rumah tangga petani padi.
"Jadi populasi petani padi hampir 50%. Kalau setiap anggota rumah tanggap petani memiliki 4 anggota keluarga maka sekitar 60,2 juta penduduk Indonesia memiliki relasi mata pencaharian usaha petani padi. Artinya kebijakan yang salah akan berdampak pada kesejahteraan mereka," ujar Yeka.
Selain itu, berdasarkan data sensus 2013 bahwa rata-rata lahan per rumah tangga petani di Indonesia hanya 0,66 hektare. Bahwa pendapatan petani permusim tanam adalah Rp4,95 juta/per hektare atau per bulan sekitar Rp1,25 juta/bulan.
"Rata-rata petani kita memiliki 0,66 hektare artinya pendapatan petani per bulan tidak lebih dari Rp800 ribu per bulan. Jika dibedah lagi maka 60% dari petani hanya menguasai 1.000 meter persegi artinya pendapatan tidak lebih dari Rp150 ribu per bulan," ungkapnya.
Dengan demikian instrumen yang paling tepat untuk meningkatkan kesejahteraan adalah bukan peningkatan harga melainkan peningkatan skala usaha. "Sehingga harga beras bagus pun kondisi petani kita seperti itu," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Rencana Impor Beras
Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan dilakukan melalui dua skema.
Bantuan ini, sambung Rizky, bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog.
Masyarakat yang menerima tersebut berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang setiap bulannya diperbaharui.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
BULOG mulai menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat dan pasar. Hal itu dinilai jadi angin segar bagi masyarakat saat harga beras tinggi.
Di balik keindahan alamnya yang memukau dan semangat masyarakatnya yang tak kenal lelah, Gorontalo masih bergulat dengan dua "luka" kronis: kemiskinan dan kesenjangan
SEKTOR usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan ekosistem yang sehat agar bisa naik kelas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
Kemiskinan di wilayahnya masih tinggi terutama kategori miskin ekstrem yang jumlahnya mencapai 44.462 kepala keluarga. Sementara jumlah warga miskin tercatat 35.818 kepala keluarga.
Koperasi merupakan institusi modern yang mampu menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
Presiden Prabowo Subianto memiliki tiga senjata untuk atasi kemiskinan dan mencapai visi Indonesia Emas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved