Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
ANGGOTA Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menilai jika melihat data dan perhitungan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa adanya impor atau tidak, pendapatan petani Indonesia sangat rendah.
"Meski harga gabah dinaikkan 2 kali lipat pun tidak berpengaruh banyak. Jadi bisa dibayangkan produksi padi Indonesia didominasi oleh petani yang lahannya sedikit," kata Yeka dalam konferensi pers; Polemik Impor Beras, Rabu (24/3).
Setelah itu, rata-rata usia petani Indonesia 50% di atas 50 tahun dan 63% pendidikannya tidak tamat SMP. Dengan begitu petani mengalami demotivasi sehingga susah berkembang.
Ombudsman juga melihat bahwa kebijakan impor beras dan tata kelola stok pangan di Indonesia masih menyisakan beberapa permasalahan yang berpotensi mengandung maladministrasi di dalamnya.
Berdasarkan data sensus BPS pada 2018 total rumah tangga pertanian kita berjumlah 27.682.117 rumah tangga petani dan sebanyak 47,52% atau sekitar 13,16 juta adalah rumah tangga petani padi.
"Jadi populasi petani padi hampir 50%. Kalau setiap anggota rumah tanggap petani memiliki 4 anggota keluarga maka sekitar 60,2 juta penduduk Indonesia memiliki relasi mata pencaharian usaha petani padi. Artinya kebijakan yang salah akan berdampak pada kesejahteraan mereka," ujar Yeka.
Selain itu, berdasarkan data sensus 2013 bahwa rata-rata lahan per rumah tangga petani di Indonesia hanya 0,66 hektare. Bahwa pendapatan petani permusim tanam adalah Rp4,95 juta/per hektare atau per bulan sekitar Rp1,25 juta/bulan.
"Rata-rata petani kita memiliki 0,66 hektare artinya pendapatan petani per bulan tidak lebih dari Rp800 ribu per bulan. Jika dibedah lagi maka 60% dari petani hanya menguasai 1.000 meter persegi artinya pendapatan tidak lebih dari Rp150 ribu per bulan," ungkapnya.
Dengan demikian instrumen yang paling tepat untuk meningkatkan kesejahteraan adalah bukan peningkatan harga melainkan peningkatan skala usaha. "Sehingga harga beras bagus pun kondisi petani kita seperti itu," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Rencana Impor Beras
Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) menargetkan pendapatan dari pemanfaatan aset untuk pengembangan bisnis mencapai Rp100 miliar pada 2025.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
DIREKTUR Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa sejauh ini Bulog telah melakukan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) melalui berbagai skema.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih dalam angka aman. Sebelummya diberitakan beras premium dan medium mulai langka
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Ruszaeni, menjelaskan angka stunting di Kabupaten Tegal menunjukan trend penurunan meski relatif masih tinggi.
PERUM Bulog melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun 2025 kembali mengarahkan fokusnya pada tiga bidang prioritas.
Lembaga Demografi UI mengungkap masih banyak lansia di Indonesia yang hidup miskin dengan kesehatan buruk masih harus terus bekerja.
Wamensos Agus Jabo Priyono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program untuk memutus kemiskinan
Prabowo menekankan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan.
Video bocah Gowa pungut snack pejabat usai HUT ke-80 RI viral. Fakta di baliknya ungkap ironi kemiskinan, dana publik terbuang, hingga reaksi Kapolres.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
Lembaga Riset dan Data Analisis Sigmaphi 118,73 juta orang atau 42,9% penduduk Indonesia pada tahun 2023 hidup dalam kondisi tidak layak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved