Guru Besar IPB: Impor Beras Rugikan Petani Indonesia

GURU Besar Institut Pertanian Bogor sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Hermanto Siregar menegaskan, rencana pemerintah untuk melakukan impor beras seharusnya dibatalkan atau setidaknya ditangguhkan.

Meskipun baru wacana, menurutnya hal itu seharusnya tidak diungkapkan kepada publik. Pasalnya, jika wacana itu menjadi kenyataan akan menyebabkan kerugian bagi petani padi Indonesia.

Baca juga: Jelang Piala Menpora, PSM Siap Hadapi Persija

"Rencana pemerintah mengimpor beras bisa dipastikan menyebabkan turunnya harga gabah di tingkat petani. Yang dirugikan adalah petani padi Indonesia," ungkapnya kepada Media Indonesia, Minggu (21/3).

Hermanto menuturkan, Menteri Perdagangan tampaknya harus memahami kembali terkait regulasi pemerintah yakni Undang-Undang No.18/2012 tentang Pangan.

Menurutnya, di pasal 14 UU tersebut, disebutkan bahwa sumber utama pangan Indonesia adalah produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Bila kedua sumber utama ini tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, barulah impor dilakukan.

"Jadi jangan memutuskan atau mengumumkan akan impor, sebelum cek data produksi gabah dan stok beras pemerintah dan masyarakat (petani, penggiling, pedagang)," kata Hermanto.

Dia juga menambahkan, pemerintah harus memperhatikan produksi gabah tahun 2020 memiliki jumlah yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 maupun kebutuhan tahun 2020.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan stok beras saat ini dan bagaimana panen gabah yang tengah berlangsung hingga puncaknya sekitar bulan April 2021.

"Kemendag juga perlu cek ramalan cuaca dari BMKG, di mana diperkirakan cuaca ekstrim mudah-mudahan tidak terjadi tahun ini, sehingga diramalkan produksi gabah sepanjang tahun 2021 ini akan meningkat sekitar 4,9%," tuturnya.

"Kemendag juga perlu menelaah konsumsi beras masyarakat serta hotel dan restoran tahun 2021 yang kemungkinan masih terpengaruh pandemi covid-19, sehingga diperkirakan cenderung menurun. Minimal, kebutuhan terhadap beras kemungkinan stagnan, sementara produksi gabah dan stok beras cenderung naik, sehingga impor beras tidak dibutuhkan," lanjut Hermanto.

Hermanto juga meminta pemerintah untuk memperhatikan harga gabah kering panen (GKP) yang saat ini tengah terjadi. Pasalnya, sebuah survei yang baru dilakukan Badan Ketahanan Pangan Kementan menuturkan, lebih dari 48% sampel menunjukkan penurunan harga gabah yang diterima petani.

"Dampak penurunan harga gabah di tingkat petani yang dipicu impor beras dapat menurunkan pendapatan petani, sehingga berpotensi meningkatkan kemiskinan pedesaan.  Petani adalah mata rantai terlemah dalam rantai pasok gabah atau beras, sehingga merekalah yang paling perlu diberi perlindungan oleh pemerintah," pungkasnya. (Des/A-3)