Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto menyambut baik rencana pemerintah untuk mendukung industri kreatif di tengah pandemi covid-19. Apalagi, salah satu industri kreatif, yakni perfilman telah merambah ke level internasional.
"Tentunya saya menyambut baik komitmen dan langkah-langkah pemerintah dalam mendukung industri kreatif perfilman yang telah menorehkan prestasi seperti masuknya industri perfilman dalam 10 industri film terbesar di dunia," tuturnya kepada Media Indonesia, Sabtu (20/3).
Dito bilang, selain dukungan kebijakan melalui APBN maupun akses pembiayaan bagi industri kreatif, pemerintah perlu membuat cetak biru berkelanjutan pada industri tersebut. Misalnya ialah master plan mengenai investasi industri kreatif.
Baca juga: Sandiaga Sebut Milenial Bisa Dongkrak Pariwisata
"Itu dapat berupa dukungan pemerintah dalam memberdayakan aset negara untuk menjadi produktif dalam lingkup industri kreatif. Atau kebijakan pemerintah melalui pengadaan yang mendukung penggunaan hasil dari industri kreatif, penguatan daerah-daerah (creative city) yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi kreatif berjalan baik," jelasnya.
Industri kreatif, termasuk dunia perfilman turut terimbas dampak pandemi covid-19. Kegiatan produksi hingga penayangan karya berkurang seiring adanya pembatasan mobilitas masyarakat.
Padahal, imbuh Dito, keberlanjutan industri kreatif seperti film dapat pula mengakselerasi agenda pemulihan ekonomi nasional. Apalagi menurutnya, subsektor industri kreatif di Indonesia memiliki potensi untuk dikembangkan karena Indonesia memiliki sumber daya Insani yang kreatif dan warisan budaya yang kaya.
"Dalam konteks dukungan dan keberpihakan melalui rencana pemerintah mendukung Industri Kreatif baik di Perfilman atau subsektor industri kreatif lainnya harus kita dukung," kata Dito.
"Di tengah keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional, sektor industri kreatif selain berkontribusi terhadap perekonomian nasional, juga dapat menciptakan iklim bisnis yang positif, memperkuat citra dan identitas bangsa Indonesia, serta menumbuhkan inovasi dan pembentukan kreativitas SDM, dan memiliki dampak sosial yang positif," sambungnya.
Dihubungi terpisah, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan, industri kreatif turut berkontribusi sekitar 7% pada perekonomian nasional. 1% diantaranya turut disumbang oleh dunia perfilman Tanah Air.
Angka itu, kata Yusuf, memang masih terbilang minim. Tapi, bila pemerintah mampu melahirkan kebijakan yang tepat, maka kontribusi industri kreatif dapat meningkat pada ekonomi Indonesia.
"Kecilnya angka ini juga menandakan masih ada ruang yang bisa didorong untuk pengembangan industri ini," ujarnya.
Dukungan yang paling dibutuhkan industri kreatif, imbuh Yusuf, ialah mengenai hak cipta. Tak menutup mata, tren pembajakan karya dari industri kreatif masih marak dan umumnya dikonsumsi masyarakat. Hal itu jelas merugikan dan berdampak pula pada penerimaan negara.
Hal lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong industri tersebut ialah dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang andal di sektor industri kreatif, utamanya film. "Relatif sedikit kita temukan sekolah ataupun balai pelatihan untuk orang-orang yang ingin masuk ke industri ini, padahal SDM ini merupakan salah satu kunci untuk kualitas produksi dari suatu film," pungkas Yusuf.
Diketahui sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima audiensi insan perfilman. Hal itu merupakan bagian dari upaya pengambil kebijakan menerima masukan dalam memulihkan ekonomi di sektor tersebut.
Dalam kesempatan itu, pegiat film nasional menyampaikan 90% pemasukan industri perfilman berasal dari bioskop yang merupakan hilir dari industri ini. Pemutaran film melalui digital platform atau streaming belum bisa memenuhi kebutuhan produksi film.
Ramainya bioskop memiliki efek sampai ke pekerja film sehingga kampanye meonton film di bioskop perlu digaungkan. Selain itu, mereka pun menyampaikan usulan stimulus pengalokasian dana pemulihan ekonomi nasional demi mendukung industri perfilman Indonesia.
"Saya telah membaca usulan-usulan yang disampaikan terkait alokasi dana pemulihan ekonomi nasional untuk sektor perfilman. Dari audiensi ini saya berharap bisa mendapatkan data-data yang konkret dan akuntabel sehingga bisa mendukung pemerintah dalam mengambil keputusan, khususnya kebijakan mendukung pemulihan di sektor perfilman," kata Airlangga dikutip dari siaran pers, Sabtu (20/3).
Diketahui pula, sejak industri film diangkat dari Daftar Negatif Investasi (DNI) di tahun 2016, industri film Indonesia mengalami peningkatan 20% dari segi investasi. Pada akhirnya industri film Tanah Air mampu tumbuh dan masuk dalam 10 industri film terbesar di dunia.
Hal tersebut merupakan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah industri perfilman Indonesia. Mereka mengharapkan pencapaian ini tidak hanya menjadi kenangan.
Airlangga bilang, pemerintah akan mendorong gerakan menonton film di bioskop kepada masyarakat. Itu tentu dengan menerapkan protokol kesehatan guna menghindari penyebaran virus covid-19.
"Pemerintah pasti mendukung penuh upaya kampanye nonton di bioskop yang aman, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saya berharap bioskop-bioskop bisa lebih gencar lagi menggaungkan bahwa nonton di bioskop akan tetap aman dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kalau stigma itu bisa sampai ke publik, mereka akan kembali berani nonton di bioskop. Penuhi persyaratan itu, nanti akan kita dorong," terangnya. (H-3)
