Senin 08 Maret 2021, 21:05 WIB

Waspada, Ini Modus Mafia Tanah Mencaplok Lahan

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Waspada, Ini Modus Mafia Tanah Mencaplok Lahan

Antara
Ilustrasi

 

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberi peringatan kepada masyarakat mengenai modus operasi mafia tanah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), R.B. Agus Widjayanto mengungkapkan praktik-praktik mafia tanah bisa dimulai saat Kepala Desa (kades) mengeluarkan girik atau alas hak atas tanah.

Lalu, dibuatkan salinan atas girik tersebut, atau membuat surat keterangan tanah untuk keperluan mengurus sertipikat tanah lebih dari satu. Padahal, kata Agus, sudah ada Surat Edaran (SE) dari Ditjen Pajak Nomor 32 Tahun 1993 Tentang Larangan Penerbitan Girik.

"Kalau melihat hal ini kan sebetulnya girik itu sudah dilarang,” ungkap Agus dalam keterangannya yang dikutip Senin (8/3).

Dia menambahkan, pelarangan pemberlakuan girik juga dipertegas kembali melalui SE Ditjen Pajak Nomor 44 Tahun 1998. Namun, kondisi yang terjadi adalah girik tetap berlaku dan Kementerian ATR/BPN pun membutuhkan girik itu untuk menunjukkan bahwa seseorang adalah pemilik tanah sebenarnya sebelum didaftarkan.

"Dan itu, akhirnya mengakibatkan banyak pemalsuan mengenai alas hak atas tanah. Tidak hanya girik saja, ada Surat Eigendom, SK Redistribusi yang lama untuk mengklaim suatu bidang tanah,” jelas Agus.

Selanjutnya, modus mafia tanah lainnya ialah memprovokasi segelintir masyarakat untuk menggarap atau mengokupasi tanah-tanah yang kosong atau sedang dimanfaatkan.

Mafia tanah bakal mengklaim bahwa segelintir orang tersebut sudah menduduki tanah dan menggarap tanah tersebut dalam jangka waktu yang lama. Mereka, sebut Agus, juga merubah atau menggeser bahkan menghilangkan patok tanda batas tanah.

"Selain itu, mafia tanah juga menggunakan jasa preman untuk menguasai objek tanah, dengan cara memagarnya, lalu menggemboknya dan mendirikan suatu bangunan diatasnya,” terang Agus

Selain itu, tidak hanya di lapangan saja, mafia tanah beraksi. Agus mengatakan, di pengadilan pun, praktik mafia tanah dapat berjalan. Salah satunya, yakni melakukan gugatan rekayasa di pengadilan untuk mendapatkan hak atas tanah.

Padahal, kata Agus, baik penggugat maupun tergugat merupakan bagian dari kelompok mafia tanah tersebut dan pemilik tanah yang sebenarnya malah tidak dilibatkan

"Ada juga, melakukan gugatan tiada akhir, yang menimbulkan banyaknya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang isi putusannya bertentangan satu sama lain sehingga putusan tersebut tidak dapat dieksekusi,” pungkasnya. (OL-8)

 

Baca Juga

DOK KEMENTAN

Kementan Bantu Peternak Terdampak Banjir di Bima NTB

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 12 April 2021, 08:11 WIB
Bantuan stimulan bagi peternak oleh Ditjen PKH Kementan ini, selain menyasar kelompok ternak pada beberapa desa di Kecamatan Monta, ...
MI/Dok Kemenag RI

Mastuki: Bahan Halal Mendesak Disiapkan

👤Siswantini Suryandari 🕔Senin 12 April 2021, 05:30 WIB
Untuk pemenuhan bahan halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mendorong perguruan tinggi melakukan riset dan...
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Krisis Listrik, PLN Batu Bara Harus Bisa Beri Solusi

👤Siswantini Suryandari 🕔Senin 12 April 2021, 05:00 WIB
Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) meminta kinerja PT PLN Batubara untuk memberikan contoh baik dalam memegang komitmen bisnis dengan mitra,...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Modal Bikin Bank Baru kian Besar

 Di ketentuan RPOJK Bank Umum, bagi perbankan yang baru mau berdiri, diwajibkan memenuhi modal inti Rp10 triliun, termasuk untuk pendirian bank digital.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya