Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PRESIDEN RI Joko Widodo telah melantik Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan atau dikenal dengan sapaan BPJAMSOSTEK untuk periode 2021-2026 pekan lalu.
Selang sepekan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyerahkan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2021 kepada Jajaran Dewan Pengawas dan Direksi BPJAMSOSTEK.
Pada keterangan pers yang diterima Rabu (3/3), Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyampaikan bahwa dirinya dan jajaran direksi siap melaksanakan amanah Presiden, dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dengan tata kelola yang baik.
Ia juga menegaskan bahwa jajaran Direksi BPJAMSOSTEK tetap mengedepankan inovasi untuk menghadapi tantangan implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Secara umum dan berdasarkan ISSA (Asosiasi Jaminan Sosial Sedunia), ada empat tantangan utama yang siap kami hadapi ke depan, “ jelas Dirut BPJAMSOSTEK.
“Pertama, perlindungan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia, kemudian perlindungan pada pasar tenaga kerja di era industry 4.0, peningkatan manfaat, kemudahan dan kecepatan layanan dan selanjutnya peningkatan IT Agility,” ungkap Anggoro.
Selain itu, Anggoro menambahkan Direksi BPJAMSOSTEK akan menjalankan lima program prioritas, yaitu pertama, kemudahan daftar dan bayar iuran BPJAMSOSTEK. Kedua, implementasi pelaksanaan program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan).
Ketiga, utilisasi aplikasi digital yang akan dinamakan J-Mo (Jamsostek Mobile). Keempat, penguatan infrastruktur (IT, SDM dan cost competitiveness).Kelima, peningkatan kualitas dan integrasi data.
“Dari sisi kepesertaan, kami akan fokus memberikan dan memastikan kemudahan pendaftaran dan pembayaran bagi peserta. Kedua, fokus utama tahun ini adalah implementasi program baru yakni JKP,” tuturnya.
Dari sisi layanan, Anggoro mengatakan pihaknya akan rebranding layanan mobile dan mengembangkan layanan fully digital yang memanfaatkan teknologi biometric. Kami juga sangat concern dengan data dan kolaborasi.
“Dalam hal ini, kami akan meningkatkan kualitas data dan membuka ruang untuk integrasi dengan program JKN (Jaminan Kartu Nasional),” jelas Anggoro.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK Muhammad Zuhri BPJAMSOSTEK menyampaikan siap bekerja sama dengan jajaran direksi untuk memastikan kinerja BPJAMSOSTEK dan kesejahteraan pekerja di masa yang akan datang.
Mewakili Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Iene Muliati, sebagai Ketua Komisi Kebijakan, menyampaikan pihaknya optimistis BPJAMSOSTEK mampu mengukir banyak prestasi dan mewujudkan jaminan sosial nasional yang berkualitas bagi pekerja Indonesia.
Ia berharap Direksi dan DewasBPJAMSOSTEK meningkatkan dan mengupayakan usaha terbaik hingga titik maksimal, khususnya pada aspek manajemen kepesertaan, manajemen risiko dan investasi, serta manajemen layanan manfaat.
Sementara itu, secara terpisah, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Sudirman Erni Purnamawati menyatakan siap mendukung Direksi dan Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK Periode 2021-2026 yang terpilih untuk hadapi tantangan pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kami seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Sudirman siap mendukung Direksi dan Dewas periode 2021-2026 untuk menghadapi tantangan pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk menjamin terlindunginya seluruh pekerja Indonesia,” janji Erni. (RO/OL-09)
Saat ini ada ”kesempatan emas” pekerja untuk memiliki hunian baik rumah atau apartemen melalui MLT BPJS Ketenagagakerjaan.
Inovasi seperti digitalisasi layanan dan peningkatan sistem teknologi informasi akan mempermudah pekerja, baik di sektor formal maupun informal.
Baru 22,87% atau 149.917 tenaga kerja dari 655.508 penduduk tenaga kerja di Klaten yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek.
Pemkab Badung berkomitmen mengurangi angka pengangguran terbuka dan menekan kemiskinan ekstrim melalui sebuah inovasi yang diberi nama Ucok, Universal Coverage Ketenagakerjaan.
Khusus bagi daerah yang masuk dalam level 2 dan 3, pemerintah mengimbau kepada sektor non-esensial untuk tetap memberlakukan Work From Home (WFH) bagi sebagian pekerjanya.
Management IFG yang telah memberikan Corporate social responsibility (CSR) untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan untuk perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved