Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN relaksasi Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor bertujuan untuk memanfaatkan momentum dan mengejar pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2021.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. "Kita menargetkan kebijakan ini berlaku per 1 Maret 2021, karena mengejar pertumbuhan di kuartal I 2021. Serta, mengejar momentum Ramadan dan Lebaran," ujarnya dalam diskusi virtual, Selasa (16/2).
Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2021 di kisaran 1,6-2,1%. Sedangkan konsumsi rumah tangga diharapkan tumbuh 1,3-1,8% pada kuartal I 2021.
Baca juga: Sambut Diskon PPnBM, Industri Janjikan Harga Kendaraan Turun
Untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan relaksasi PPnBM kendaraan bermotor. Kebijakan itu diharapkan dapat memperbaiki konsumsi rumah tangga, yang berdampak pada perekonomian nasional.
Mengingat, kontribusi konsumsi rumah tangga pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 57%. Porsinya lebih besar dari investasi, ekspor dan belanja pemerintah.
Baca juga: Sri Mulyani Pastikan LPI bukan Instrumen Pencari Utang
Kebijakan PPnBM juga diharapkan mampu menggeliatkan industri otomotif, yang selama pandemi covid-19 terpukul cukup dalam. Padahal, sektor tersebut memiliki multiplier effect yang besar bagi perekonomian.
"Kebijakan PPnBM kendaran bermotor ini akan terkena pada dua hal, yakni permintaan dari masyarakat dan supply di industri pengolahan. Dalam hal ini industri otomotif," imbuh Susiwijono.
Pihaknya berharap ekonomi nasional bisa kembali ke jalur pertumbuhan positif. Pemerintah optimistis target pertumbuhan 4,5-5,5% pada 2021 dapat tercapai.(OL-11)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved