Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung langkah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang mengakhiri kontrak perjanjian operating lease dengan Nordic Aviation Capital (NAC), dengan mengembalikan 12 pesawat Bombardier CRJ 1000.
"Saya dengan tegas mendukung manajemen Garuda untuk mengembalikan 12 pesawat Bombardier CRJ 1000 dan mengakhiri kontrak dengan NAC yang memang jatuh temponya pada 2027 nanti," kata Erick saat konferensi pers secara virtual, Rabu (10/2).
Dengan keputusan tersebut, Garuda sudah tidak mengoperasikan seluruh armada Bombardier CRJ 1000 per 1 Februari 2021.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra memastikan, pihaknya tidak berniat membeli pesawat jenis yang masuk dalam pusaran penyelidikan The United Kingdom's Serious Fraud Office (SFO).
Lembaga itu pada November 2020 mengumumkan, pihaknya melakukan investigasi kasus dugaan korupsi terkait Bombardier dan maskapai Garuda Indonesia.
"Tidak ada niatan dalam waktu dekat membeli pesawat baru untuk gantikan ini. Jadi kita maksimalkan pesawat-pesawat yang ada," terang Irfan.
Guna emastikan konektivitas antar daerah berjalan lancar, maskapai pelat merah itu akan memutuskan mengganti rute penerbangan yang selama ini di layani 12 pesawat CJR-1000 dengan Boeing 737-800 yang dimiliki.
Irfan menambahkan, Garuda sendiri mengalami kerugian karena mengoperasikan pesawat tersebut. "Dari tahun ke tahun, kami mengalami kerugian dengan menggunakan pesawat ini dan ditambah pandemi terpaksa kami tidak punya pilihan lain secara profesional untuk menghentikan kontrak ini," tandasnya. (E-1)
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved