Antisipasi Krisis Pangan Melalui Food Estate

SEBAGAI antisipasi terjadinya krisis pangan sekaligus menjaga ketahanan pangan, pemerintah membangun kawasan Food Estate di sejumlah daerah. Pemerintah juga akan membangun korporasi dan kemitraan di untuk memaksimalkan program ini.

Pembahasan mengenai Food Estate juga dilakukan dalam Ngobrol asyik (Ngobras) bareng Kepala Badan PPSDMP volume 03, Selasa (2/2/2021), dengan tema 'Membangun Korporasi di Kawasan Food Estate'. Kegiatan ini dilaksanakan secara online dari AOR Pusluhtan, Kementan.

Pada kegiatan tersebut diadakan diskusi melalui video telekonferensi aplikasi zoom yang diikuti 435 peserta dari Kostrawil, Kostrada, Kostranas, dan penyuluh pertanian. Selain via aplikasi zoom, peserta juga mengikuti kegiatan ini melalui live streaming di kanal youtube, facebook, dan lainnya.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menegaskan bahwa korporasi petani merupakan sebuah prioritas dari program Food Estate. "Pengembangan korporasi petani menjadi prioritas agar petani menguasai produksi dan bisnis pertanian dari hulu ke hilir," katanya.

Food Estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu kawasan.

Food estate menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2020-2024. Tanah yang digunakan untuk food estate adalah eks proyek lahan gambut (PLG). Salah satu alasan pemerintah mengembangan eks PLG yaitu sebagai perluasan lahan penghasil cadangan pangan nasional.

Food Estate berlokasi di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah. Ditinjau bagaimana di lokasi Food Estate ini dapat terbentuk korporasi yang diawali poktan, gapoktan sehingga akan terbentuk korporasi petani.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi, mengatakan korporasi petani merupakan Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.

"Korporasi petani bukan sekadar bertumpu pada produktivitas dan kualitas produksi pertanian, namun lebih banyak ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia menjalankan bisnis yang profit oriented," katanya.

Untuk mendukung hal tersebut, Dedi Nursyamsi menegaskan jika BPPSDMP akan mendukung kesiapan dalam aspek sumberdaya manusia (SDM) pertanian untuk Food Estate.

Dedi Nursyamsi pun memastikan jajarannya siap bekerja maksimal untuk Food Estate di Humbahas, Sumut dan Kalteng dengan mengawal dan mendampingi sumberdaya manusia pertanian mendukung korporasi petani.

“Kita akan memastikan pendampingan terhadap petani di lokasi Food Estate berjalan maksimal. Memaksimalkan kinerja BPPSDMP, untuk memastikan petani Food Estate mendapatkan pendampingan, khususnya dalam hal korporasi petani," ungkapnya.

Sekretaris BPPSDMP, Siti Munifah, yang menjadi pembicara pada kegiatan Ngobras, menjelaskan bahwa disetiap provinsi akan ada dua kabupaten yang diusulkan untuk Food Estate. Untuk saat ini, Food Estate yang sedang berlangsung berlokasi di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah.

Di kedua lokasi ini akan ditinjau bagaimana dapat terbentuknya korporasi petani agar menjadi model untuk lokasi lainnya.

“Terkait dengan Food Estate, mohon dibedakan antara produktivitas dan kehilangan hasil karena iklim. Ditakutkan menyebabkan tekanan kepada badan litbang seolah-olah benih hasil research yang telah dianjurkan tidak cocok/berhasil," ujar Siti Munifah.

Proyek food estate atau lumbung pangan dapat dijadikan sebagai penyedia cadangan pangan nasional dan antisipasi krisis pangan akibat pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia dan seluruh dunia. (OL-10)