Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
KETIMPANGAN ekonomi dan sosial sudah lama menjadi perhatian banyak pihak. Namun, pertimbangan yang memihak pada pengurangan ketimpangan tidak hanya terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pertimbangan kemanusiaan, keadilan sosial, dan keadilan lingkungan.
Dalam hal ini, apa yang dinyatakan di dalam SDG10, reduced inequality within and among countries, sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/ SDGs) sangatlah penting untuk ditelisik lebih dalam.
Perusahaan pertambangan, di antara perusahaan-perusahaan dari sektor ekonomi lain mungkin merupakan yang paling memahami betapa pentingnya upaya untuk memastikan bahwa ketimpangan ekonomi dan sosial bisa diatasi.
Oleh karena itu, walaupun sesungguhnya ketimpangan ekonomi utamanya adalah tanggung jawab pemerintah lewat kebijakan-kebijakan publik terkait redistribusi kekayaan, tetapi perusahaan tambang di mana pun pasti memiliki perhatian atas isu ini.
International Council on Mining and Metals (ICMM) mengidentifikasi tiga hal penting yang seharusnya diketahui oleh perusahaan tambang yang beroperasi di mana pun.
Pertama, tingkat ketimpangan di lokasi perusahaan itu hendak beroperasi beserta faktor-faktor penyebab utamanya. Kedua, kebijakan dan inisiatif yang sudah ada dalam pengurangan ketimpangan, serta bagaimana perusahaan bisa berkontribusi di dalamnya. Terakhir, kemungkinan operasi pertambangan bisa memperparah ketimpangan serta upaya yang perlu diambil untuk memitigasinya.
Upaya PTFI memprioritaskan pendidikan anak-anak di Papua.
Upaya PTFI di Papua
Di Indonesia, hal-hal itu sudah banyak dilakukan oleh perusahaan tambang, walau mungkin tidak selengkap apa yang menjadi ekspektasi ICMM, seperti Freeport, yang di Indonesia menjadi PT Freeport Indonesia (PTFI).
Walaupun kini mayoritas sahamnya telah dimiliki oleh pemerintah Indonesia melalui MIND ID, BUMN holding pertambangan, namun kebijakan dan praktiknya terus dipandu oleh ekspektasi ICMM tersebut.
Dalam laporan PTFI yang telah diverifikasi oleh pihak ketiga dan dapat diakses oleh publik, dapat dilihat kesesuaian antara petunjuk ICMM tentang mitigasi dampak negatif dan penguatan dampak positif untuk pencapaian SDGs 10 di tingkat lokal. Beberapa yang paling menarik adalah yang terkait dengan ketenagakerjaan dan pendidikan.
Studi yang dilakukan oleh LPEM UI di 2019 menyebutkan bahwa PTFI telah menciptakan 230.000 kesempatan kerja tidak langsung, 122.000 di Papua dan 108.000 di luar Papua. Sedangkan secara langsung PTFI dan mitra kerjanya telah menyerap 30.542 tenaga kerja, di mana sebanyak 24,7% dari jumlah tersebut atau sebanyak 7.529 adalah karyawan asli Papua. Jumlah ini adalah yang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja perusahaan di Papua.
Prioritas pendidikan
Ekspektasi untuk semakin banyak dan tinggi proporsinya karyawan asli Papua benar-benar menjadi isu yang dikelola dengan serius. Para pemangku kepentingan sepakat bahwa untuk bisa meningkatkan jumlah dan proporsi karyawan asli Papua, pendidikan dan pelatihan adalah kuncinya.
PTFI telah mendirikan dan mengelola 5 asrama untuk mereka yang berasal dari dataran tinggi Kabupaten Mimika, sekaligus sekolah yang diprioritaskan untuk menampung anak-anak 7 suku yang diseleksi oleh lembaga pengelola dana kemitraan, yaitu YPMAK, yayasan yang tadinya bernama Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK).
Melalui dana kemitraan bagi pengembangan masyarakat, PTFI juga memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berasal dari 7 suku— khususnya Amungme dan Kamoro.
Bantuan pendidikan lain termasuk pendukung operasional pendidikan juga diberikan, termasuk transportasi untuk menjemput dan mengantar anak-anak dari lokasi-lokasi terpencil, pengadaan guru bantu, pemberian kelas matrikulasi untuk penyesuaian anakanak yang akan melanjutkan studinya di luar Papua.
Upaya lainnya yang sangat menonjol adalah pendirian Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) yang memiliki program mulai dari pelatihan kompetensi dasar (literasi) hingga tingkat lanjut, yaitu program MBA yang dilaksanakan bekerja sama dengan SBM Institut Teknologi Bandung untuk pengembangan karyawan dengan prioritas karyawan asli Papua. (S2-25)
Wacana Presiden Prabowo Subianto akan memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua perlu dipertimbangkan secara matang.
PASUKAN Komando Operasi (Koops) Habema berhasil melumpuhkan dua Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang sebelumnya menyerang serta membunuh 2 pekerja.
Pendalaman keterangan saksi juga penting untuk memastikan posisi dan pembelian jet pribadi itu. Terbilang, kendaraan udara itu diyakini ada di luar negeri.
Papua tengah disorot akibat tambang nikel di Raja Ampat yang kaitannya dengan sumber daya alam dan masalah kesejahteraan. Perlu pendekatan bukan hanya keamanan menyelesaikan masalah Papua
KETUA Fraksi Golkar M. Sarmuji menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diserang oleh pengusaha 'hitam' yang merasa dirugikan oleh kebijakannya. Itu berkaitan dengan tambang nikel di Raja Ampat
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
PADA 2024 pemerintah gagal membawa masuk investasi sebesar Rp1.500 triliun. Aturan yang tumpang tindih hingga bertumpuknya perizinan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi.
Pertambangan terbuka (open-pit mining) di pulau kecil sangat berisiko, mengingat daya dukung lingkungannya yang rentan terhadap gangguan ekologis.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, upaya pembangunan dan pelestarian alam bisa dijalankan dengan bersamaan dan bertanggung jawab.
Dirketur Utama Antam Achmad Ardianto berkomitmen membawa perseroan untuk tumbuh sebagai global key player dalam industri pertambangan yang berkelanjutan.
KOMNAS HAM menilai penambangan nikel di enam pulau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, seharusnya tidak dilakukan. Mengingat, keenam pulau tersebut berada di pulau kecil.
KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan aktivitas tambang nikel Raja Ampat, Papua, telah menimbulkan pelanggaran HAM.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved