KETIMPANGAN ekonomi dan sosial sudah lama menjadi perhatian banyak pihak. Namun, pertimbangan yang memihak pada pengurangan ketimpangan tidak hanya terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pertimbangan kemanusiaan, keadilan sosial, dan keadilan lingkungan.
Dalam hal ini, apa yang dinyatakan di dalam SDG10, reduced inequality within and among countries, sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/ SDGs) sangatlah penting untuk ditelisik lebih dalam.
Perusahaan pertambangan, di antara perusahaan-perusahaan dari sektor ekonomi lain mungkin merupakan yang paling memahami betapa pentingnya upaya untuk memastikan bahwa ketimpangan ekonomi dan sosial bisa diatasi.
Oleh karena itu, walaupun sesungguhnya ketimpangan ekonomi utamanya adalah tanggung jawab pemerintah lewat kebijakan-kebijakan publik terkait redistribusi kekayaan, tetapi perusahaan tambang di mana pun pasti memiliki perhatian atas isu ini.
International Council on Mining and Metals (ICMM) mengidentifikasi tiga hal penting yang seharusnya diketahui oleh perusahaan tambang yang beroperasi di mana pun.
Pertama, tingkat ketimpangan di lokasi perusahaan itu hendak beroperasi beserta faktor-faktor penyebab utamanya. Kedua, kebijakan dan inisiatif yang sudah ada dalam pengurangan ketimpangan, serta bagaimana perusahaan bisa berkontribusi di dalamnya. Terakhir, kemungkinan operasi pertambangan bisa memperparah ketimpangan serta upaya yang perlu diambil untuk memitigasinya.
Upaya PTFI memprioritaskan pendidikan anak-anak di Papua.
Upaya PTFI di Papua
Di Indonesia, hal-hal itu sudah banyak dilakukan oleh perusahaan tambang, walau mungkin tidak selengkap apa yang menjadi ekspektasi ICMM, seperti Freeport, yang di Indonesia menjadi PT Freeport Indonesia (PTFI).
Walaupun kini mayoritas sahamnya telah dimiliki oleh pemerintah Indonesia melalui MIND ID, BUMN holding pertambangan, namun kebijakan dan praktiknya terus dipandu oleh ekspektasi ICMM tersebut.
Dalam laporan PTFI yang telah diverifikasi oleh pihak ketiga dan dapat diakses oleh publik, dapat dilihat kesesuaian antara petunjuk ICMM tentang mitigasi dampak negatif dan penguatan dampak positif untuk pencapaian SDGs 10 di tingkat lokal. Beberapa yang paling menarik adalah yang terkait dengan ketenagakerjaan dan pendidikan.
Studi yang dilakukan oleh LPEM UI di 2019 menyebutkan bahwa PTFI telah menciptakan 230.000 kesempatan kerja tidak langsung, 122.000 di Papua dan 108.000 di luar Papua. Sedangkan secara langsung PTFI dan mitra kerjanya telah menyerap 30.542 tenaga kerja, di mana sebanyak 24,7% dari jumlah tersebut atau sebanyak 7.529 adalah karyawan asli Papua. Jumlah ini adalah yang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja perusahaan di Papua.
Prioritas pendidikan
Ekspektasi untuk semakin banyak dan tinggi proporsinya karyawan asli Papua benar-benar menjadi isu yang dikelola dengan serius. Para pemangku kepentingan sepakat bahwa untuk bisa meningkatkan jumlah dan proporsi karyawan asli Papua, pendidikan dan pelatihan adalah kuncinya.
PTFI telah mendirikan dan mengelola 5 asrama untuk mereka yang berasal dari dataran tinggi Kabupaten Mimika, sekaligus sekolah yang diprioritaskan untuk menampung anak-anak 7 suku yang diseleksi oleh lembaga pengelola dana kemitraan, yaitu YPMAK, yayasan yang tadinya bernama Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK).
Melalui dana kemitraan bagi pengembangan masyarakat, PTFI juga memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berasal dari 7 suku— khususnya Amungme dan Kamoro.
Bantuan pendidikan lain termasuk pendukung operasional pendidikan juga diberikan, termasuk transportasi untuk menjemput dan mengantar anak-anak dari lokasi-lokasi terpencil, pengadaan guru bantu, pemberian kelas matrikulasi untuk penyesuaian anakanak yang akan melanjutkan studinya di luar Papua.
Upaya lainnya yang sangat menonjol adalah pendirian Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) yang memiliki program mulai dari pelatihan kompetensi dasar (literasi) hingga tingkat lanjut, yaitu program MBA yang dilaksanakan bekerja sama dengan SBM Institut Teknologi Bandung untuk pengembangan karyawan dengan prioritas karyawan asli Papua. (S2-25)
