Sandiaga : Pelaku UMKM di Bali Minta Kelonggaran PPKM

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan, para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Bali meminta adanya pengenduran kebijakan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Hal itu disampaikan Sandiaga, saat berkunjung langsung ke pusat oleh-oleh di Krisna Bali pada akhir pekan lalu untuk melihat langsung penerapan protokol kesehatan di tempat tersebut.

"3.000 UMKM menggantungkan lapangan kerjanya di tempat ini. Selain meninjau protokol kesehatannya, saya juga berdialog langsung dengan beberapa pelaku UMKM yang menjajakan produknya di tempat ini. Para pelaku usaha ini pada intinya meminta kelonggaran terkait PPKM," tulisnya dalam akun instagram @Sandiuno, Selasa (2/2).

Penerapan PPKM berlangsung hingga Senin (8/2), yang nantinya akan dievaluasi pemerintah, untuk diputuskan apakah bakal dilanjutkan kebijakan itu, atau dihentikan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali.

Sandiaga berpendapat, selama PPKM, sisi pelaku usahanya harus bisa mengontrol alur dari pengunjung agar tidak terjadi kerumunan di suatu waktu. Hal itu untuk mencegah terjadinya penularan covid-19.

"Jika ini bisa terlaksana dengan baik, kita yakin bukan hanya penyebaran virusnya yang bisa dihentikan, tetapi juga penghasilan usahanya yang juga bisa kita tingkatkan," jelas Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, Kemenparekraf sudah meminta kepada Kementerian Keuagan soal pinjaman lunak atau soft loan yang senilai Rp9,9 triliun untuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali, agar dapat bertahan di tengah pandemi.

"Bali yang tengah mengalami penurunan ekonomi hingga minus 12% harus didukung oleh pemerintah pusat untuk membuka kembali lapangan kerja dan menggerakkan lokomotif perekonomiannya," pungkasnya. (OL-8)