Kementerian ATR Fokus Percepatan Sertifikasi Tanah Adat Papua

WAKIL Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra menuturkan, pihaknya tengah serius mendorong percepatan sertifikasi tanah adat Papua.

Menurutnya, masyarakat adat Papua selama ini memerlukan pengakuan tanah adat mereka dari pemerintah agar mendapat kepastian atas tanahnya.

"Ternyata di Papua Barat ada peraturan daerah tentang pengakuan masyarakat adat yang isinya mengakui sukunya, marganya apa," ujar Surya dalam keterangannya, Jumat (29/1).

"Kita harus dorong di Papua membuat perda lalu ATR/BPN bisa masuk, dan yang perlu sekarang adalah dukungan kuat dari pemda, nanti kita tindak lanjuti di pusat," tambahnya.

Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayawijaya Taufik mengatakan, dalam melakukan administrasi wilayah perlu melibatkan wilayah adat.

"Di Papua contohnya Jayawijaya dengan Kabupaten Yalimo, kami mempunyai wilayah administrasi berbeda tetapi kami mempunyai hubungan keluarga. Dalam struktur budaya mereka ada hubungan kekerabatan dan pasti ada hubungan pemanfaatan wilayah adat," jelas Taufik.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Papua John Wicklif Aufa menuturkan, hak ulayat merupakan suatu langkah untuk memecahkan masalah di Papua.

"Kita harus selesaikan semua tanah di Papua tetapi kita selesaikan dulu wilayah tanah adatnya," pungkasnya. (OL-8)