Tuntaskan Pandemi, Pulihkan Ekonomi

VAKSINASI covid-19 masih menjadi sorotan yang diharapkan bisa mengerek perekonomian Indonesia. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan vaksinasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Airlangga merinci PEN meliputi alokasi pendanaan bagi sektor kesehatan serta perlindungan sosial, dukungan bagi UMKM dan pembiayaan korporasi, anggaran untuk kementerian maupun lembaga negara serta pemerintah daerah, juga pengesahan UU Cipta Kerja yang diharapkan dapat memangkas hambatan perizinan dan regulasi usaha sehingga investasi mengalir, diikuti dengan terciptanya lapangan kerja.

Menko Airlangga juga menyebutkan langkah lain guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi tahun ini dengan merilis Daftar Prioritas Investasi, meresmikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), sekaligus memperkuat substitusi impor guna menjadikan industri nasional semakin dalam, memperbaiki posisi Indonesia dalam global value chain dengan bergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), berikut mempercepat langkah transformasi digital.

"Pandemi adalah peristiwa yang terjadi di luar perkiraan, sehingga kebijakan meresponnya dilakukan secara extraordinary. Namun berbagai langkah yang disusun dapat berhasil jika pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk akademisi berkolaborasi dan bersinergi,” kata Airlangga dalam Webinar Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia bertemakan ‘Harapan, Tantangan, dan Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional’, Rabu (27/1).

Pemerintah, kalangan usaha dan akademikus pun sepakat dengan kalimat pandemi terkendalikan, perekonomian terakselerasi. Di forum itu juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyampaikan soal rancangan APBN harus mampu mendukung keberlanjutan program PEN.

“Kami akan mengelola APBN dengan fokus untuk mendukung penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi. APBN tahun 2021 didesain dengan spirit ekspansi untuk mendukung pemulihan, namun juga pada saat yang sama mulai konsolidasi menyehatkan kembali APBN kita,” ungkap Menkeu.

Baca juga: Dorong Denyut Perekonomian Lewat Gelaran BRI Group Economic Forum

Tahun ini, Kemenkeu menargetkan penerimaan negara sebesar Rp1.743,6 triliun. Nilai itu disebut raihan yang optimistis karena masih dipengaruhi oleh pandemi. Pihaknya pun mengaku akan bekerja sangat keras untuk mencapai target penerimaan perpajakan dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak).

Dari sisi belanja negara akan dibelanjakan sebesar Rp2.750 triliun, dengan rincian belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.954,5 triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp795,5 triliun.

”UI dapat menjadi kampus yang reliable dalam kebijakan yang baik dan penting bagi bangsa Indonesia, tidak hanya hari ini, tapi juga ke depan,” ujarnya. 

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso menyampaikan dukungan terhadap  PEN tergambar dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025 .

“Akan memberikan ruang relaksasi penyaluran kredit bagi sektor-sektor vital maupun pengungkit ekonomi, misalnya sektor real estat, kepemilikan kendaraan bermotor, dan industri kesehatan Khusus sektor kesehatan perlu kita dukung agar mempunyai kemampuan lebih luas untuk melayani masyarakat,” ungkap Wimboh. 

Pihaknya juga berupaya agar perkembangan ekonomi pasca pandemi dapat berlangsung berkelanjutan dengan meningkatkan daya saing sektor keuangan Indonesia melalui konsolidasi sektor jasa keuangan, penguatan tata kelola, reformasi industri keuangan nonbank dan pasar modal, serta koordinasi dalam pengawasan lintas sektor, dan pengawasan prakti konglomerasi keuangan.

Selain itu, Wimboh menyampaikan ekosistem jasa keuangan akan terus dikembangkan melalui produk berbasis teknologi sehingga semakin inklusif, menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk di antaranya UMKM.

Sementara pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Chatib Basri menyebut belanja masyarakat kelas bawah yang telah kembali normal, sedangkan kelas menengah hampir normal, namun masyarakat kelas atas berada di bawah normal, atau masih menahan belanja mereka, disebabkan belanja utama kelas atas berupa entertainment.

“Dengan adanya pandemi, aktivitas entertainment berhenti, leisure berhenti, juga traveling. Konsumsi kelas menengah atas yang merupakan bagian terbesar konsumsi rumah tangga akan pulih kalau pandemi dapat diselesaikan, karena itu fokus pada penanganan kesehatan menjadi sesuatu yang sangat penting,” kata Menteri Keuangan periode 2013-2014 ini.

Selain itu, pandemi dan pembatasan aktivitas mengubah perilaku konsumen, sebagaimana terlihat dari penjualan sepeda, tanaman hias, ikan cupang dan pernik terkait dengan hobi yang penjualannya meningkat hingga 40%. Menurut Chatib, orang mengubah aktivitas senggangnya ke aktivitas yang berhubungan dengan hobi. Pola bepergian dengan pesawat udara berganti ke roadtrip (perjalanan darat pribadi), jasa resor atau bungalow yang privat dan jauh dari kerumunan semakin menjadi pilihan, demikian pula restoran. Transformasi bisnis terjadi.

“Sektor yang mampu mentransformasikan dirinya ke dalam digital, berpeluang untuk survive,” tuturnya.

Dirinya setuju dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Nasional Indonesia bidang Agrbisnis, Pangan dan Kehutanan Franky O. Widjaja kalau pandemi juga membuka pula peluang baru.

Dirinya mengingatkan keberadaan stimulus, meskipun penting, tidak dapat dikucurkan selamanya, ada kerangka waktunya. Pengurangan stimulus dapat dilakukan kalau konsumsi masyarakat dan investasi swasta pulih, padahal belum tertanganinya pandemi bermakna tertahannya konsumsi kelas menengah atas,investasi swasta tak akan meningkat, dan perekonomian akan kembali bergantung pada APBN.

“Karena itu timeframe kapan stimulus harus ditarik menjadi sangat penting," pungkasnya.

 Indonesia mesti berupaya pulih lebih awal daripada negara-negara maju, sebelum mereka sempat menormalisasi kebijakan moneter masing-masing yang mengakibatkan keluarnya arus modal, caranya dengan segera mengatasi pandemi.(RO/OL-5)