Bila Pasokan Batu Baru Seret, Opsi BBM bakal Dipilih Terakhir

DIREKTUR Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana menuturkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) menjadi opsi terakhir untuk memasok aliran listrik, jika stok batu bara kurang memadai.

Hal ini berkaitan dengan adanya cuaca ekstrem yang terjadi di Tanah Air seperti  kejadian banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dikatakan mempengaruhi distribusi batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PLN.

"Kalau pasokan dari PLTU berkurang karena kapasitas batu bara berkurang, kita akan memaksimalkan penggunaan gas. Kalau pun gas masih kurang, maka kita dengan sangat sangat sangat terpaksa menggunakan BBM. Itu adalah opsi terakhir," kata Rida dalam keterangannya, Rabu (27/1).

Saat ini, ESDM menjamin sumber energi primer untuk ketenagalistrikan tetap terjamin di tengah kondisi cuaca ekstrem. Kepastian pasokan ini dilakukan dengan tetap mengamankan rantai pasok (supply chain) batu bara ke PLTU untuk dikonversi menjadi listrik.

Rida juga menjelaskan, upaya lain yang dilakukan pihaknya untuk menjami pengadaan listrik ialah mengganti penggunaan tongkang dengan kapal untuk pengiriman batubara, dan menggeser (menjadwal ulang) waktu perawatan pembangkit.

"Tujuan kita adalah menjamin tidak ada potensi pemadaman. Kita ingin menjamin listrik selalu tersedia di manapun. Per Oktober lalu kita sudah ingatkan ke PLN dan IPP agar mereka mengamankan supply chain," kata Rida.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin mengatakan, perusahaan-perusahaan produsen batu bara telah menyampaikan komitmennya, yakni secara tahunan mengalokasikan 25% dari produksinya untuk pasar dalam negeri atau mekanisme Domestic Market Obligation (DMO).

DMO dari target 550 juta metrik ton batubara adalah 137 juta metrik ton, sedangkan kebutuhan batubara untuk pembangkit tahun ini diproyeksikan 113 juta metrik ton.

"Kebutuhan pasokan batubara ke PLN tidak boleh tidak cukup. Semua perusahaan pemasok batu bara sudah menyatakan komitmennya untuk memenuhi kewajibannya, ada 54 perusahaan," pungkas Ridwan. (E-1)