DIREKTORAT Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan pembangunan jalan tol Trans Sumatera terancam berhenti. Hal itu dikarenakan modal pembangunan yang dibentuk oleh Penyertaan Modal Negara (PMN) kurang Rp60 triliun.
"Setelah dievaluasi sampai sekarang terdapat defisit PMN yang belum terpenuhi sekitar Rp60 triliun. Apabila PMN tidak segera dipenuhi otomatis maka proyek konstruksi itu berhenti," kata Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian dalam RDP dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (27/1).
Hedy sendiri mengaku pihaknya tengah menjalin komunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar permasalahan ini bisa diatasi bersama.
Saat ini Direktorat Jendral Bina Marga juga sedang melakukan audit kepada PT Hutama Karya (Persero) untuk proyek pembangunan tol trans Sumatera tersebut.
"HK (Hutama Karya) nampaknya sudah kerepotan sehingga akhirnya muncul ide dukungan konstruksi yang tidak ada di dalam Keputusan Presiden," ujar Hedy.
Diketahui bahwa skema pelaksanaan proyek tol Trans Sumatera ini berasal dari pemerintah pusat yang diberikan tugas kepada PT Hutama Karya (Persero) dengan skema tersebut, negara hanya bisa memberikan bantuan dalam bentuk PMN bukan melalui dukungan konstruksi.
"Jadi ini kalau ingin dukungan Kepres harus masuk terpaksa kita harus ubah Kepres mengenai Trans Sumatera ini. Karena kita tiba-tiba kita butuh dukungan dari Bina Marga sebesar Rp148 triliun hanya untuk Trans Sumatera," ungkapnya. (OL-13)
Baca Juga: Beroperasi 648 Km, Tol Trans Sumatera Siap Layani Libur Nataru
