Belanja K/L dan BUMN untuk Produk UMKM Capai Rp94 Triliun

PEMERINTAH telah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku UMKM. Upaya ini dengan cara pengadaan belanja barang dan jasa pemerintah, yakni kementerian atau lembaga (K/L) dan BUMN, harus melibatkan UMKM.

Pelibatan belanja K/L dan BUMN ini pun dilakukan secara luring maupun daring. Adapun belanja daring melalui laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Potensi nilai paket pengadaan pemerintah yang dicadangkan untuk UMKM mencapai Rp303 triliun.

Kementerian Koperasi dan UKM menyebut hingga 28 Desember 2020, nilai transaksi paket pengadaan pemerintah secara elektronik yang dimenangkan oleh usaha kecil melalui LKPP sudah mencapai Rp94 triliun.

Baca juga: K/L Wajib Belanja Produk UMKM Minimal 40% dari Pagu Anggaran

"Realisasi belanja K/L dan BUMN ini kami akui untuk menyerap UMKM belum optimal. Ini relatif sulit dijalankan. Ada beberapa permasalahan, seperti pengajuan belanja tidak dilakukan di awal tahun. Sehingga UMKM yang tidak punya pembiayaan dan barang, banyak yang tidak bisa memenuhi permintaan," ungkap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Senin (18/1).

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya telah melakukan kerja sama dengan LKPP dan meminta K/L pada awal tahun sudah mengajukan rencana belanja ke LKPP. Pelaku UMKM yang akan menyuplai permintaan barang dan jasa pemerintah pun harus mendapatkan perintah kerja. Ini menjadi jaminan berupa agunan bagi UMKM dalam pembiayaan modal kerja.

"Kami akan proaktif untuk mengidentifikasi kebutuhan K/L. Termasuk kapasitas produksi dan produk yang UMKM siap untuk penyedian barang dan jasa pemerintah. Kami akan lakukan pemberdayaan standar mutu mereka," imbuh Teten.

Baca juga: BKPM: Agar Naik Kelas, UMKM Perlu Bermitra

Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Victoria Br Simanungkalit menambahkan realisasi pengadaan baeang dan jasa pemerintah yang masih rendah juga memiliki beberapa permasalahan lain.

"Saat ini kan mungkin peralihan dan juga memang pemerintah daerah belum terlalu aktif. Karena mereka punya aturan yang harus diselaraskan. Mereka ada aturan dari Kemendagri dan aturan lain. Ini harus dikoordinasikan, supaya realisasinya bisa lebih cepat lagi," tutur Victoria.

Menurut Victoria, saat ini regulasi masih menjadi masalah bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pasalnya, pengadaan barang dan jasa membutuhkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yang belum bisa dimiliki pelaku UMKM.(OL-11)