Tani Skala Besar Solusi Pangan

UNTUK mencapai swasembada pangan sekaligus memutus impor, Indonesia perlu mengembangkan pertanian berskala besar.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) meningkatkan kemampuan pro duksi pangan nasional.

“Sektor pertanian masih kon vensional tanpa terobosan. Kita tidak bisa melakukan hal-hal konvensional. Kita harus membangun kawasan berskala ekonomi, tidak kecilkecil lagi,” kata Presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian di Istana Ne gara, Jakarta, kemarin. “Tahun ini mulai digarap lum bung pangan nasional di Sumatra Utara dan Kalimantan Tengah sehingga bisa kita evaluasi apa problemnya, apa masalahnya di lapangan, dan kurang apa teknologinya,” lanjut Jokowi (lihat grafik).

Sumber: Kementerian Pertanian/Kementerian Keuangan/Riset MI-NRC

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan siap mengurangi impor dengan meningkatkan produksi pangan nasional.

Menurut Syahrul, kini jajaran Kementan memiliki kebijakan jangka panjang untuk menekan impor.

“Saya mau 200 hari dari sekarang kita sudah bisa kasih jawaban kepada Presiden,” ujar Mentan Syahrul.

Pada 2020 impor pangan berkurang 10% karena pemerin tah memiliki program jangka panjang yang fokus membangun sumber pangan di setiap daerah.

“Perluasan area tanam di sejumlah daerah terus dilakukan sesuai arahan Presiden,” lanjut Syahrul.

Adapun arah kebijakan pembangunan pertanian pada 2021 ialah mengoptimalkan sumber daya dengan kemandirian nasional dan lokal serta memanfaatkan teknologi atau modernisasi.

Selain itu, pertanian fokus pada mekanisasi korporasi dari hulu hingga hilir. Lalu, diversifikasi pangan, yakni setiap provinsi harus memiliki pangan lokal tidak hanya beras, tetapi juga pisang, sagu, sorgun, dan lainnya.

“Untuk korporasi sementara ini ada enam provinsi. Perluasan areal tanam ini akan dilakukan dengan ekspansi ke beberapa daerah,” ungkap Mentan.

Subsidi pupuk

Pada kesempatan pembukaan Rakernas Kementan, Jokowi menyinggung pula kebijakan subsidi pupuk yang dinilai salah karena tidak memberikan hasil baik bagi negara.

“Setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran Rp33 triliun untuk subsidi pupuk. Kalau 10 tahun sudah Rp330 triliun. Apa pengembaliannya ke negara? Apakah produksi melompat naik? Tolong dievaluasi,” ungkap Jokowi.

Presiden meminta Kementan tidak lagi terjebak mengurusi persoalan lama yang tidak memberi keuntungan bagi negara.

“Sehingga harga bisa bersaing dengan negara lain. Itu baru benar. Kalau tiap tahun kita keluarkan subsidi pupuk kemudian tidak ada lompatan di sisi produksi, itu ada yang salah. Ada yang tidak bener di situ,” tandas Presiden.

Pernyataan Presiden atas subsidi pupuk sebesar Rp33 triliun per tahun yang tidak berdampak pada produktivitas pertanian disoroti relawan Jokowi.

“Bahkan direksi PT Pupuk Indonesia pernah kena OTT oleh KPK. Begitu juga di banyak daerah, ada pejabat yang bertanggung jawab soal pupuk terjerat hukum,” kata Ketua Relawan Jokowi Mania, Imanuel Ebenezer, kemarin.

“Harga pupuk rendah dan murah mengundang orang jahat menjual ke pasar lain yang lebih murah. Jangan-jangan pupuk untuk petani yang tersedia hanya 60%-70%. Sisanya dijual ke luar negeri,” tandas Imanuel yang akrab disapa Noel. (Iam/Zuq/X-3)