Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
PENELITI Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai Presiden Joko Widodo serta pemerintahannya saat ini memiliki modal politik yang memadai untuk menguatkan penanganan pandemi covid-19. Meski kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik, publik sudah merasakan optimisme.
"Di sisi persepsi terhadap kondisi ekonomi nasional, memang belum sepenuhnya membaik. Namun kalau kita lihat dari hasil survei, ada optimisme dari publik," ucapnya dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk Asa Politik Indonesia 2021, Rabu (6/1).
Mengutip survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Arya mengatakan tingkat kepercayaan publik melihat kemampuan pemerintah menangani pandemi mencapai 71,75% (rata-rata Mei-Desember 2020). Tren itu menunjukkan perbaikan setelah bulan-bulan awal pandemi kepuasan terhadap pemerintah mengalami penurunan.
"Ini adalah satu capaian yang bagus meskipun kalau kita lihat ada banyak catatan juga terutama dari sisi kesehatan publik dan juga catatan dari ahli-ahli di bidang kesehatan," ujarnya.
Baca juga : Pemerintah Apresiasi Keandalan PLTU Suralaya dan Komitmennya
Arya mengatakan ke depan yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan semua pemangku kepentingan ialah mengenai pemerimaan masyarakat terhadap program vaksinasi yang rencananya segera digulirkan.
Masih mengutip survei SMRC, dia mengatakan tingkat kebersediaan masyarakat untuk divaksin masih tergolong rendah. Posisinya menurun dari 54% pada survei 2-5 Desember 2020 menjadi 37% pada survei 16-19 Desember 2020.
"Untuk itu tugas ke depan adalah bagaimana melakukan kampanye mengenai vaksin ini karena banyak juga beredar isu-isu yang hoaks atau belum terverifikasi soal vaksin ini. Presiden Jokowi misalnya sudah menjelaskan bahwa dia bersedia pertama kali divaksin," ucapnya. (OL-7)
Ketiga tersangka dugaan korupsi pembangunan ruas jalan itu yakni Kuasa Direktur CV Lembata Jaya berinisial LYL, Pejabat Pembuat Komitmen berinisial AP, dan konsultan pengawas, YM.
KPK menahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muda Laode Gomberto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) covid-19
Penyaluran sebesar Rp628,44 miliar ini dengan capaian 78,42 persen dari total dana desa untuk Kaltim yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pelaku UMKM dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman melalui inovasi dan kreasi digital.
Hasil pemeriksaan saksi, KPK mengungkapkan tersangka meminta suap agar bisa mencairkan dana PEN Kabupaten Muna.
KPK mendalami pemberian uang dalam pengurusan pencairan dana PEN Kabupaten Muna di Kemdagri sebagai pelicin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved