Wapres Sebut SDM di Bidang Ekonomi-Keuangan Syariah Belum Memadai

PEMERINTAH harus bekerja keras meningkatkan kualitas SDM dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebutkan, walaupun memiliki penyelenggaraan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah terbanyak di dunia, hal tersebut tidak diikuti dengan kualitas yang memadai.

“Kualitas pendidikan program studi rumpun ekonomi dan keuangan syariah masih perlu diperbaiki," kata Ma’ruf saat memberikan sambutan pada acara Sharia Business & Academic Sinergy, yang digelar secara daring, Selasa.

Ia menyebutkan, saat ini dari sekitar 800 program studi ekonomi dan keuangan syariah yang ada, hanya sebagian kecil yang sudah terakreditasi. Bahkan masih banyak program studi yang belum terakreditasi sama sekali.

“Berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 2018, dari yang sudah terakreditasi baru 10 program studi Ekonomi Syariah yang berakreditasi A. Sedangkan yang berakreditasi B baru sejumlah 99 program studi dan sisanya berakreditasi C berjumlah 98 program studi,” paparnya.

Selain itu, tambahnya, jumlah lembaga sertifikasi dan tenaga ahli yang sudah tersertifikasi pun masih sangat sedikit. Berdasarkan data dari lembaga sertifikasi profesi bidang ekonomi syariah di Indonesia, jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi baru sebanyak 231 orang berdasarkan data dari Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah 2018.

“Dari sisi proporsi lulusan program ekonomi dan keuangan Syariah, saat ini baru sekitar 10% SDM yang memiliki pendidikan ekonomi syariah yang bekerja di industri perbankan syariah. Sisanya adalah SDM dengan pendidikan ekonomi konvensional yang menerima pelatihan terkait perbankan syariah,” jelasnya.

Baca juga : 

Dirinya mendapatkan informasi dari berbagai pendapat pelaku industri ekonomi dan keuangan syariah bahwa mereka yang lulus dari pendidikan tinggi dengan prodi ekonomi dan keuangan syariah, kebanyakan tidak siap pakai karena tidak memiliki kompetensi yang sesuai.

“Atau dalam Bahasa yang lebih popular tidak terjadi link and match yang kuat antara perguruan tinggi dan industri,” ungkapnya.

Sedangkan dari segi peningkatan kualitas kompetensi keahlian profesi, ungkapnya, jumlah lembaga sertifikasi profesi ekonomi dan keuangan syariah juga belu memadai dari sisi kebutuhannya.

“Walaupun sudah tersedia beberapa Standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, namun belum dapat mengejar perkembangan kompetensi keahlian profesi yang dibutuhkan. Karena itu saya berharap besar kepada IAEI melalui forum Sharia Business and Academy Synergy (SBAS) dapat merumuskan berbagai saran dan masukan untuk menyempurnakan kualitas pendidikan dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, baik melalui jalur pendidikan tinggi maupun melalui jalur keahlian profesi,” ujarnya.

Wapres menyebutkan, pemerintah juga berkepentingan dengan adanya standarisasi kompetensi SDM nasional di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Untuk itu perlu terus dikembangkan SKKNI yang sangat dibutuhkan, misalnya SKKNI dalam bidang pengelolaan zakat, SKKNI dalam bidang pengelolaan wakaf, serta SKKNI dalam bidang penyelia halal. Sudah tentu masih banyak keahlian profesi ekonomi dan keuangan syariah yang dibutuhkan.

“Menurut hemat saya, karena forum SBAS ini mempertemukan para pelaku dan akadmisi, maka sangatlah tepat untuk mendiskusikan hal ini," pungkasnya. (OL-7)