Sri Mulyani Beberkan Persoalan SDM Ekonomi Keuangan Syariah

SEKOLAH tinggi di Indonesia memiliki sekitar 800 program studi yang fokus pada bidang ekonomi dan keuangan syariah di tingkat sarjana. Namun jumlah yang cukup besar menimbulkan masalah mitch-match antara kebutuhan industri dan sumber daya manusia yang dihasilkan lembaga pendidikan tinggi.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sharia Business and Academic Strategy (SBAS) 2020 secara virtual, Selasa (29/12). 

Baca juga: Stimulus AS Menjadi Katalis Positif Indeks Global

"Fakta menunjukkan bahwa sumber daya insani yang bekerja di sektor industri keuangan syariah 90% bukan berasal dari lulusan program studi ekonomi islam dan keuangan syariah, tapi justru direkrut dari program studi lain," kata dia.

Hal itu disebabkan karena lulusan program ekonomi dan keuangan syariah tidak dilengkapi dengan kompetensi teknis. Padahal hal itu yang paling dibutuhkan oleh industri keuangan syariah.

Sri Mulyani mengatakan, industri akan lebih rela mendidik dan memberi perspektif ekonomi syariah kepada sumber daya manusia yang telah memiliki kompetensi teknis meski bukan dari lulusan keilmuan terkait.

Kompetensi teknis dianggap sebagai modal bagi calon pekerja di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Itu karena pemahaman mengenai industri, pasar dan perilaku konsumen bernilai lebih di mata industri ketimbang gelar yang dimiliki lulusan ekonomi keuangan syariah.

"Permasalah ini tentu menimbulkan banyak lulusan progam studi ekonomi islam atau ekonomi keuangan syariah yang kemudian tidak bisa masuk di dalam industri syariah," kata Sri Mulyani.

Dia yang juga Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) itu bilang, semua pihak perlu memikirkan agar permasalahan tersebut dapat dicarikan jalan keluarnya. Setidaknya dari beberapa kajian yang dilakukan dirumuskan lima arah strategis.

Pertama, perlunya strategi besar di tingkat nasional yang berkaitan dengan SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Kedua, perlunya forum bersama yang merupakan sinergi dari perguruan tinggi, regulator dan industri.

Ketiga, perlunya penguatan substansi kajian dalam membentuk benchmarking bahan ajaran diikuti dengan penguatan kompetensi tenaga pengajar. Keempat, perlunya keterlibatan industri dalam pembelajaran ekonomi dan keuangan syariah.

Baca juga: RI Ajukan Klaim Perluasan 200 mil Laut di Barat Daya Sumatera

Kelima, perlunya quality assurance, penjaminan mutu dari proses pendidikan yang harus dijaga dan memadai. Dengan lima arah strategis itu, kata Sri Mulyani, diharapkan akan memunculkan atmosfer akademik dan ekosistem berkualitas dan dipercaya pasar.

"Link dan match merupakan penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja di dalam jangka panjang. Ini diharapkan dapat memastikan lulusan perguruan tinggi di bidang keahlian dan keterampilan dan kemampuan untuk memahami mengenai kebutuhan industri keuangan islam atau syariah," pungkasnya. (OL-6)