Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menggulirkan 16 Program Padat Karya Tunai (PKT) hingga 21 Desember tahun ini, progres penyerapan tenaga kerja mencapai 98% atau sebanyak 631.723 orang direkrut.
Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono mengungkapkan, tujuan utama program Padat Karya Tunai adalah untuk mendukung produktivitas masyarakat perdesaan seperti peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi.
"Selain mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok", kata Basuki dalam keteranganya, Rabu (23/12).
PUPR mengungkapkan, dari 16 program PKT, 13 program diantaranya telah mencapai 100% dalam penyerapan tenaga kerja. Adapun program tersebut terdiri dari Bidang Sumber Daya Air (SDA), yakni program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang menyerap 200 ribu tenaga kerja.
Baca juga : Siap Beroperasi, PUPR Uji Coba 2 Ruas Flyover Purwosari
Lalu, pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan (OP) Air Tanah dan Air Baku yang menyerap 2.449 pekerja, OP Irigasi dan Rawa sebanyak 17.090 orang, OP Sungai dan Pantai sebanyak 13.131 orang, dan Tugas Pembantu OP Irigasi dan Rawa sebanyak 13.247 orang.
Selanjutnya di bidang infrastruktur jalan dan jembatan melalui pekerjaan revitalisasi drainase di 34 provinsi, telah menyerap 42.215 pekerja. Dijelaskan, pada PKT ini dilaksanakan beberapa pekerjaan diantaranya pembersihan saluran, jembatan, patok dan rambu serta pengecatan sederhana median, jembatan dan pengendalian rumput pada bahu jalan rumija.
Serapan 100% juga telah dicapai seluruh program PKT yang rutin dilaksanakan Ditjen Cipta Karya, seperti Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) sebanyak 15 ribu orang, penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebanyak 12.979 orang, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) sebanyak 48.060 orang, dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) sebanyak 15.705 orang.
Kemudian Bidang Perumahan melalui program peningkatan kualitas rumah swadaya dan pembangunan baru rumah swadaya mencapai target 100% sebanyak 225.919 tenaga kerja. PKT bidang perumahan dilaksanakan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menangani lebih dari 228 ribu unit rumah tidak layak huni. (OL-7)
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Inovasi teknologi migas kembali diadaptasi PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menjawab persoalan dasar masyarakat desa, khususnya dalam menjaga infrastruktur pipa air.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
Ekspansi proyek perumahan nasional dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuka peluang besar bagi industri penyedia material mechanical, electrical & plumbing (MEP).
Pemkab Bekasi menetapkan pelebaran Jalan Raya Pilar-Sukatani sebagai prioritas 2026. Anggaran ratusan miliar disiapkan untuk pembebasan lahan demi mengurai kemacetan kronis.
Menutup tahun 2025, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) melihat perjalanan kawasan industri sebagai cermin dinamika ekonomi Indonesia yang terus bergerak.
Perubahan perilaku tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan dan sistem yang kokoh.
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved