Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DI TENGAH kondisi perekonomian Indonesia yang sedang mengalami resesi Bank Kalsel untuk tetap aktif menyalurkan KPR bersubsidi karena kebutuhan tersebut di Kalimantan Selatan terus meningkat.
Meskipun Bank Kalsel terhitung baru sebagai penyalur KPR FLPP sejak 2014, namun penyaluran telah mengalami perkembangan yang signifikan. Pada 2018 bahkan Bank Kalsel menduduki peringkat empat penyalur FLPP se-Indonesia.
Pada 2019, Bank Kalsel hanya mendapatkan kuota 657 unit dari permintaan yang diajukan 926 unit. Untuk 2020 hanya mendapatkan kuota 1.160 unit dari permohonan yang diharapkan sebanyak 3.000 unit. Dan saat ini telah habis diserap MBR .
Untuk tahun ini Bank Kalsel Konvensional berhasil menyalurkan 576 unit rumah dari kuota 595 atau secara persentase 95,23% dan Bank Kalsel Syariah berhasil menyalurkan 100% dari kuota sebanyak 582 unit. Dengan waktu yang telah berjalan sampai ini, Bank Kalsel tentu telah mencapai lebih dari itu.
Atas dasar tersebut Bank Kalsel selalu mengupayakan tambahan kuota FLPP kepada Kementerian PUPR per kuartal.
Direktur Utama Bank Kalsel, Agus Syabarrudin menuturkan Ia berharap Kementerian PUPR dan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) memberikan tambahan kuota penyaluran KPR FLPP, mengingat Bank Kalsel selalu berhasil mencapai target penyaluran.
“Penyaluran FLPP Bank Kalsel selalu memenuhi target, kami juga yakin tambahan kuota FLPP bisa turut menggerakkan ekonomi Kalimantan Selatan khususnya bagi pengusaha dan pekerja di sektor properti. Kami berharap Pak Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR) dan Pak Arief Sabaruddin (Direktur Utama PPDPP) dapat mempertimbangkan permintaan penambahan kuota bagi Bank Kalsel di tahun 2021 ini,” tutur Agus.
Saat ini permintaan perumahan subsidi masih tinggi di Kalsel. Hal itu didorong oleh PNS dan Karyawan millenials yang belum seluruhnya memiliki hunian. Kehadiran FLPP baik dalam bentuk subsidi bunga dan bantuan uang muka bisa menjadi solusi atas kebutuhan hunian tersebut.
“Selain itu, tentu bisa membantu para pekerja industri properti seperti mandor, buruh bangunan, tenaga pemasaran, untuk bisa mendapatkan penghasilan dari pembangunan perumahan bersubsidi. Hal ini tentu akan sangat berdampak di tengah-tengah ekonomi yang sedang lesu,” tandas Agus. (RO/E-1)
KENAIKAN harga rumah yang terus tinggi menjadi salah satu faktor harga rumah semakin sulit terjangkau, termasuk oleh gen Z. Di sisi lain, pertumbuhan pendapatan sangat minim.
OJK menegaskan hanya segelintir calon debitur KPR dengan skema FLPP terkendala akibat catatan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Generasi milenial menjadi kelompok paling banyak menerima manfaat program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi yang disalurkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).
Kementerian PKP sedang mengkaji skema Rent to Own (RTO) atau sewa-beli untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah, dengan fokus utama pada penyediaan pembiayaan bagi pekerja informal.
BTN menegaskan posisinya sebagai penyalur terbesar Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025.
Segmen pasar menengah saat ini menjadi target pasar yang menjanjikan. Hal ini didorong oleh dominasi end-user, khususnya generasi milenial, Gen Z, serta pasangan muda.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan.
Bank Indonesia (BI) menyebut penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat. Karena itu, BI memandang penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved