Potensi Ekonomi Digital Rp1.800 T

POTENSI ekonomi digital Indonesia pada 2025 diprediksi bisa mencapai Rp1.800 triliun. Karena itu, pemerintah perlu terus mendorong transformasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menuju go digital.

“Ini, saya kira, pasar yang cukup besar. Jangan sampai pasar kita ini diambil pro­duk-produk luar,” ungkap Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki dalam webinar Bangunresolusi Talks: Digitalisasi Keuangan dalam Meningkatkan Perekonomian, Kamis (3/12) lalu.

Teten menyampaikan UMKM yang sudah masuk pasar digital punya peluang besar untuk bertahan ataupun bangkit dari hantaman pandemi. Apalagi selama pandemi covid-19 berlangsung, terjadi akselerasi digitalisasi.

Saat ini, Menteri Teten mengatakan ada sekitar 10,2 juta pelaku UMKM yang terhubung ke ekosistem digital, atau sekitar 16%. “Ini saya kira termasuk percepatan karena pada awal tahun baru 13%,” imbuh Teten.

Untuk mendukung transformasi digital, pemerintah bakal mengoptimalkan peran agregator dan enabler dalam proses bisnis UMKM. Selain itu, akan mengupayakan sinergi UMKM dengan perusahaan besar dalam satu ekosistem lewat kemitraan.

Hal itu merujuk kepada sejumlah nega­ra seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok yang mengintegrasikan UMKM dengan sistem produksi nasional masing-masing. “Kini, mereka sudah menjadi rantai pasok global. Dengan begitu, kita bisa mendorong ekspornya,” ucap Teten.

Direktur Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (BI) Bandoe Widiarto mengatakan pengembangan digital menjadi hal penting mengingat selama pandemi tren digitalisasi terus meningkat.

“Saat ini kan kegiatan ekonomi dimulai dari rumah, mulai dari belanja, belajar, dan bekerja. Ini mengakibatkan digitalisasi sangat penting,” tegasnya.

Bandoe mengatakan BI melihat potensi ekonomi digital di Indonesia juga sangat besar dan merembet pada digitalisasi perbankan, termasuk fintech dan layanan transaksi keuangan digital lainnya.

Pemerintah, kata Bandoe, cukup serius dalam pengembangan digitalisasi. Ini te­cer­min pada besarnya anggaran yang di­alokasikan pada Palapa Ring dan program pengembangan internet lainnya.

Selanjutnya, inklusi keuangan di Indonesia pun sudah mencapai 76% pada 2019, dan ada rencana dinaikkan menjadi 90% pada 2024. “Ini sebenarnya peluang yang menjadikan ekonomi digital bisa berkembang,” tutupnya.

Lebih tangguh

Hal senada dikatakan Chief of Operating Officer Koinworks Bernard Arifin. Menurutnya, digitalisasi UKM Indonesia saat ini sejalan dengan data Koinworks, yakni UKM digital terbukti dapat lebih merespons pandemi covid-19 dan lebih tangguh dalam menghadapi krisis akibat pandemi ini.

“Secara signifikan terlihat makin banyak channel penjualan dari bisnis pelaku UKM melalui kombinasi offline dan online, marketplace, website, dan media sosial maka semakin tinggi pula kepercayaan diri UKM dalam menjalankan bisnis di masa pandemi dan new normal,” ujarnya.

Menurutnya, sinergi Kemenkop dan UKM, Kemenparekraf, BI, Smesco, Koinworks, serta perwakilan UKM sangat diperlukan. “Sinergi ini tidak hanya untuk membantu mereka masuk ke ekosistem ekonomi digital, tetapi juga untuk menyediakan akses pendanaan, pelatihan, bahkan pendampingan UKM, yang keseluruhannya dipercaya dapat mempercepat akselerasi digital terutama di masa new normal pada 2021,” pungkas dia. (S-3)