Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
Gubernur Ganjar Pranowo menegaskan siap menggenjot upaya pemulihan ekonomi di Jawa Tengah setelah pemerintah pusat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada pemerintah daerah secara virtual.
"Sebenarnya yang paling prinsip adalah anggaran dari pusat maupun daerah agar diarahkan untuk mempercepat menggeliatnya ekonomi," katanya usai mengikuti "video conference" penyerahan DIPA dan TKDD di Semarang, Rabu (25/11).
Ganjar mengungkapkan pihaknya siap untuk bergerak, meskipun hingga kini belum menerima besaran alokasi APBD 2021.
"Maka kami kemarin juga 'ngejar-ngejar' terus dari Kemendagri karena sudah lebih 15 hari kok tidak turun-turun dari Kemendagri ini yang APBD," ujarnya.
Menurut dia, jika besaran alokasi dari Kemendagri sudah turun, diharapkan pada Desember 2020 sudah mulai tahap pelelangan.
"Kalau dari pusat sudah muncul dan segera disampaikan, kami berharap Desember mulai dilelang, nah kalau Desember sudah mulai dilelang harapan kami di Januari, paling tidak Februari atau pertengahan Januari sampai Februari itu sudah ada pekerjaan yang dikerjakan dan itu akan 'men-generate' ekonomi," katanya.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pada APBN 2021, pemerintah mengalokasikan belanja Rp2.750 triliun atau tumbuh 0,4 persen dibanding alokasi belanja di APBN 2020.
APBN 2021 akan fokus kepada empat hal yakni penanganan kesehatan terkait penanganan Covid-19 utamanya akan fokus kepada vaksinasi, perlindungan sosial terutama bagi kelompok kurang mampu dan rentan, pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha, serta membangun fondasi yang lebih kuat dengan melakukan reformasi struktural baik kesehatan pendidikan perlindungan sosial dan bidang lainnya. (Ant/OL-12)
Melalui PEN pemda, PT SMI berperan sebagai alat countercyclical pemerintah untuk menanggulangi dampak perubahan situasi ekonomi yang signifikan seperti pandemi covid-19.
Ketiga tersangka dugaan korupsi pembangunan ruas jalan itu yakni Kuasa Direktur CV Lembata Jaya berinisial LYL, Pejabat Pembuat Komitmen berinisial AP, dan konsultan pengawas, YM.
KPK menahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muda Laode Gomberto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) covid-19
Penyaluran sebesar Rp628,44 miliar ini dengan capaian 78,42 persen dari total dana desa untuk Kaltim yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pelaku UMKMĀ dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman melalui inovasi dan kreasi digital.
Hasil pemeriksaan saksi, KPK mengungkapkan tersangka meminta suap agar bisa mencairkan dana PEN Kabupaten Muna.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved