HIMPUNAN Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menuntaskan dan membongkar praktek persaingan usaha tidak sehat dalam ekspor benih lobster.
"Praktik-praktik seperti ini seharusnya dihilangkan dan sebaiknya dalam proses ini bisa melibatkan asosiasi dunia usaha terkait," ujar Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Anggawira dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (16/11).
Dia juga mendesak, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera mengungkap aktor yang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam ekspor benih lobster
Anggawira mengatakan, pengiriman benih lobster yang hanya melalui satu bandara menciptakan inefisiensi biaya pengiriman dan risiko untuk pelaku usaha. Menurutnya, ada pelaku budidaya yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera.
Ia menuding, banyak penyimpangan dalam pemenuhan persyaratan ekspor benih lobster.
"Ada pihak-pihak yang hendak mencari keuntungan dengan sengaja melakukan konsentrasi pengiriman benih lobster ke luar negeri hanya melalui Bandara Soekarno-Hatta," tuding Anggawira.
Anggawira juga mengemukakan, pembudidaya lobster justru kian kesulitan melanjutkan usaha pembesaran atau budidaya akibat benih sulit didapat dengan harga terjangkau. Keberpihakan negara terhadap pengembangan budidaya lobster di Indonesia dinilai sangat minim.
Ia menambahkan, kebijakan ekspor benih sepatutnya menjamin ketersediaan benih lobster di dalam negeri dengan harga terjangkau. Dengan demikian, budidaya lobster bisa berkembang.
"Jadi, praktik monopoli itu pada jasa pengiriman logistiknya. Dalam penentuan seperti ini harus ada policy yang melibatkan asosiasi terkait, sehingga tata kelolanya bisa kita kontrol dan bisa lebih efisien. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) bisa dilibatkan," pungkas Anggawira. (E-1)
