Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
HIMPUNAN Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menuntaskan dan membongkar praktek persaingan usaha tidak sehat dalam ekspor benih lobster.
"Praktik-praktik seperti ini seharusnya dihilangkan dan sebaiknya dalam proses ini bisa melibatkan asosiasi dunia usaha terkait," ujar Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Anggawira dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (16/11).
Dia juga mendesak, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera mengungkap aktor yang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam ekspor benih lobster
Anggawira mengatakan, pengiriman benih lobster yang hanya melalui satu bandara menciptakan inefisiensi biaya pengiriman dan risiko untuk pelaku usaha. Menurutnya, ada pelaku budidaya yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera.
Ia menuding, banyak penyimpangan dalam pemenuhan persyaratan ekspor benih lobster.
"Ada pihak-pihak yang hendak mencari keuntungan dengan sengaja melakukan konsentrasi pengiriman benih lobster ke luar negeri hanya melalui Bandara Soekarno-Hatta," tuding Anggawira.
Anggawira juga mengemukakan, pembudidaya lobster justru kian kesulitan melanjutkan usaha pembesaran atau budidaya akibat benih sulit didapat dengan harga terjangkau. Keberpihakan negara terhadap pengembangan budidaya lobster di Indonesia dinilai sangat minim.
Ia menambahkan, kebijakan ekspor benih sepatutnya menjamin ketersediaan benih lobster di dalam negeri dengan harga terjangkau. Dengan demikian, budidaya lobster bisa berkembang.
"Jadi, praktik monopoli itu pada jasa pengiriman logistiknya. Dalam penentuan seperti ini harus ada policy yang melibatkan asosiasi terkait, sehingga tata kelolanya bisa kita kontrol dan bisa lebih efisien. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) bisa dilibatkan," pungkas Anggawira. (E-1)
Pengusaha muda Victor Herryanto secara resmi mengembalikan formulir pencalonan sebagai Calon Ketua Umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jakarta Utara periode 2025–2028.
SEKRETARIS Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Sekjen Hipmi), Anggawira, menyatakan pencabutan izin tambang nikel Raja Ampat merupakan langkah yang tepat.
BPP Hipmi siap membantu penguatan kelembagaan bisnis koperasi desa (kopdes) merah putih. Dukungan itu diberikan demi mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Meutya Hafid menjelaskan dalam era digitalisasi bukan hanya tentang kemajuan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Hipmi menegaskan bahwa Danantara harus dikelola secara independen, tanpa intervensi politik maupun kepentingan bisnis tertentu.
Ketum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari berharap HIPMI Institute yang diisi generasi muda bisa menjadi motor penggerak kemajuan bangsa. Utamanya, dalam mencapai Indonesia Emas 2045.
Turunnya ekspor Indonesia didorong oleh sektor non-migas seperti komoditas bijih logam serta terak dan abu yang turun 98,32% dengan andil terhadap ekspor nonmigas 4,57%.
Kerja sama ini dinilai membawa prospek cerah pada pengembangan budidaya lobster, serta memperbesar peluang Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok lobster dunia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan kerja sama pengembangan budidaya lobster dengan Vietnam untuk kepentingan nasional.
Perubahan cuaca menyebabkan tangkapan ikan tak menentu. Di sisi lain, benur jumlahnya lebih banyak dan lebih bernilai ekonomi tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved