Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PEMERINTAH masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam pengembangan teknologi finansial. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks inklusi keuangan Indonesia baru berada di level 76%. Karenanya, fintech diminta turut mengentaskan angka inklusi keuangan, jangan hanya memberikan pinjaman.
Angka itu lebih rendah dari negara-negara ASEAN lain seperti Thailand yang sudah mencapai 82%, Malaysia 85% ,dan Singapura jauh memimpin di angka 98%. Lebih parah lagi, tingkat literasi keuangan digital Indonesia juga baru 35,5%.
"Masih banyak masyarakat yang menggunakan layanan keuangan informal. Hanya 31,26% masyarakat yang pernah menggunakan layanan keuangan digital," ujar Presiden Joko Widodo dalam acara Indonesia Fintech Summit 2020, Rabu (11/11).
Karena itu, ia meminta para inovator teknologi finansial (financial technology/fintech) berupaya lebih kuat dalam membawa masyarakat masuk ke sektor tersebut. Perusahaan-perusahaan fintech, lanjut Jokowi, jangan hanya berperan sebagai penyalur pinjaman tetapi juga harus menjadi agen penggerak utama literasi keuangan digital.
Dari sisi penyalur pinjaman, Jokowi tidak menyangkal bahwa peran perusahaa fintech sudah sangat luar biasa. Layanan fintech pada tahun ini berkembang sangat pesat.
Kontribusi fintech pada penyaluran pinjaman nasional di sepanjang 2020 sudah mencapai Rp128,7 triliun. Angka tersebut naik 113% dari periode yang sama du tahun sebelumnya. "Hal ini merupakan perkembangan yang luar biasa," tuturnya.
Selain itu, kepala negara juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi di sektor keuangan memunculkan berbagai risiko seperti kejahatan siber, misinformasi, kesalahan transaksi, sampai penyalahgunaan data pribadi. Karenanya, sistem keamanan harus terus diperkuat sehingga masyarakat sebagai konsumen jasa tidak dirugikan.
"Pelaku industri fintech perlu memperkuat tata kelola yang lebih baik dan akuntabel serta memitigasi berbagai risiko yang muncul. Dengan cara ini, saya berharap industri fintech dapat memberikan layanan yang aman bagi masyarakat serta memberi kontribusi besar bagi pengembangan UMKM dan perekonomian nasional," tandasnya. (OL-14)
Per Desember 2024, data OJK mencatat bahwa penyaluran fintech lending di luar Pulau Jawa masih sebesar 21,59% dari total penyaluran nasional.
Selama tujuh tahun hadir, Adapundi telah sukses dalam menyediakan akses pendanaan bagi lebih dari 700 ribu UMKM dan jutaan pengguna.
PLATFORM investasi asal Indonesia menjadi fintech pertama dalam program StratBox di bawah naungan PhiliFINNO dari Securities and Exchange Commission (SEC) Filipina.
Fintech di Indonesia dimulai dengan fokus memfasilitasi pembayaran online, sebagai respons terhadap maraknya transaksi online dan e-commerce.
PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) menegaskan komitmennya terhadap praktik penyaluran dana yang bertanggung jawab.
Aftech dan Privy Berkomitmen Memajukan Fintech Indonesia melalui Sinergi dan Kolaborasi
KETERTARIKAN masyarakat kepada industri aset kripto dinilai semakin tinggi. Ini berarti tiap pedagang aset kripto teregulasi sangat penting untuk memastikan transaksi berjalan dengan aman.
Di sisi lain, jumlah pelaku yang terdaftar juga melonjak tajam dari 16 menjadi 113 pengguna dalam waktu kurang dari dua tahun.
Rendahnya angka penetrasi menunjukkan terbatasnya peran asuransi dalam menopang stabilitas ekonomi.
PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) ambil bagian dalam kegiatan Fintech Lending Days (FLD) 2025 yang diselenggarakan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia di Kota Sorong.
Sampai dengan periode Maret 2025, LKM yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan adalah sebanyak 245 LKM dengan nilai keseluruhan aset LKM mencapai Rp1,609 triliun.
Sejumlah lembaga internasional telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global lantaran ketidakpastian dan gejolak geopolitik dunia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved