Anggaran PMN 2021 Rp42,38 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan penyertaan modal negara (PMN) dalam APBN 2021 sebesar Rp42,38 triliun kepada delapan BUMN dan satu lembaga.

"Secara total alokasi PMN ke BUMN dan lembaga itu jumlahnya di APBN 2021 Rp42,38 triliun yang diberikan ke delapan BUMN dan satu lembaga," kata Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Kemenkeu Meirijal Nur dalam diskusi daring, kemarin.

Delapan BUMN dan satu lembaga tersebut ialah PLN, Hutama Karya, Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), lalu Pelindo III, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), PAL Indonesia, dan Indonesia Eximbank atau LPEI.

Secara rinci, PLN mendapat PMN sebesar Rp5 triliun yang akan digunakan sebagai pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan untuk transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik pedesaan.

Hutama Karya mendapat Rp6,2 triliun untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur Tol Trans-Sumatra (JTTS) sebanyak tiga ruas tol.

SMF mendapat PMN sebesar Rp2,25 triliun untuk mendukung penyediaan dana murah jangka panjang kepada penyalur KPR LPP.

BPUI mendapat Rp20 triliun untuk peningkatan kapasitas usaha dalam rangka menata industri peransuransian dan penjaminan.

Pelindo III mendapat Rp1,2 triliun untuk pengembangan pelabuhan Benoa dalam rangka mendukung program Bali Maritime Tourism Hub.

ITDC mendapat PMN sebesar Rp470 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan KTT G-20 tahun 2023 di Tana Mori Labuan Bajo.

Sementara itu, KIW mendapat alokasi PMN sebesar Rp977 miliar untuk mendukung pembangunan kawasan industri terpadu (KIT) Batang.

PT PAL Indonesia mendapat sebesar Rp1,28 triliun untuk mendukung kesiapan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan pendukung produksi kapal selam.

Terakhir, Indonesia Exim Bank sebesar Rp5 triliun untuk penyediaan pembiayaan, penjaminan dan asuransi, serta penugasan khusus ekspor.

Topang pemulihan ekonomi

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta menyatakan pemberian PMN kepada BUMN pada 2021 merupakan salah satu cara untuk memulihkan ekonomi nasional. "Pemberian PMN merupakan satu cara juga untuk PEN. Itu yang perlu kita ingat. Ini bukan sesuatu yang dipertentangkan," katanya.

Isa menyatakan anggaran PMN dalam APBN 2021 yang cukup besar tersebut merupakan modalitas dan masih sejalan dengan upaya pemerintah untuk meneruskan pemulihan ekonomi hingga tahun depan.

"Pemberian PMN memang disebut juga dalam peraturan pemerintah (PP) yang ada, yang membentuk program PEN bahwa PMN salah satu modalitas untuk penyelenggaraan PEN,"ujarnya.

Ia menjelaskan pemerintah ingin para BUMN berkontribusi dalam membangkitkan kembali perekonomian yang telah tertekan akibat pandemi covid-19 sehingga realisasinya bisa dalam bentuk penciptaan lapangan kerja.

"Membuat lapangan kerja tetap tercipta. Membuat beberapa kegiatan usaha dapat dilanjutkan yang punya mulitplier effect terhadap kegiatan-kegiatan lain," katanya.

Ia pun memastikan pemberian ini bukan tindakan pemborosan seperti yang dianggap oleh masyarakat umum mengingat terdapat kejadian kecil masa lalu bahwa ada BUMN penerima PMN tetap tidak bertahan sehingga pemberian PMN dianggap hilang. (Ant/E-1)