BADAN Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sebagai langkah antisipasi terhadap bonus demografi pada 2030.
“Bonus demografi di depan mata. Pada 2030 sebanyak 60% penduduk Indonesia adalah usia produktif. Bayangkan kalau negara tidak hadir memberikan ruang bagi mereka dalam konteks regulasi,” ujar Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Selasa (20/10) malam.
Melalui regulasi anyar tersebut, pihaknya optimistis tercipta investasi yang inklusif. Pada akhirnya, membuka ruang lapangan kerja lebih luas.
Baca juga: Menkeu: UU Cipta Kerja Tarik Indonesia dari Middle Income Trap
“Kalau ada yang mengatakan investasi ini hanya pro pengusaha besar, mohon maaf boleh kita bikin ruang khusus,” imbuhnya.
Bahlil menyebut saat ini ada 7 juta orang yang mencari pekerjaan. Sebanyak 2,9 juta merupakan angkatan kerja baru dan 3,5 juta adalah korban PHK akibat pandemi covid-19.
“Anak-anak bangsa yang mencari lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 15 juta. Pertanyaannya, apakah cukup diterima jadi PNS, TNI, Polri, atau BUMN. Saya pikir tidak cukup. Pintu masuknya adalah bagaimana ada investasi,” pungkas Bahlil.
Baca juga: Lawan Hoaks, Para Menteri Jelaskan UU Cipta Kerja ke Pemda
Pemerintah meyakini UU Cipta Kerja menghadirkan kepastian berusaha, termasuk mempercepat proses perizinan. Terkait investasi, Bahlil mengungkapkan realisasi investasi pada 2019 mencapai Rp809 triliun, atau 102,2% dari target realisasi.
Komposisi investasi ialah 53% di wilayah Jawa dan 47% di luar Jawa. Adapun realisasi investasi sepanjang Januari-Agustus 2020 tercatat Rp402,67 triliun, atau 49,3% dari target sebesar Rp817 triliun.
“Awalnya kita punya target Rp886 triliun. Karena pandemi covid-19, kita revisi menjadi Rp817 triliun,” tutupnya.(Ant/OL-11)
