Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
ANGGOTA Dewan Komisioner bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tirta Segara memaparkan beberapa strategi dalam mencapai target tingkat inklusi keuangan sebesar 90% pada 2024 mendatang.
Tirta menyatakan target 90% merupakan arahan Presiden Joko Widodo saat Rapat Terbatas tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif pada 28 Januari 2020 karena tahun lalu hanya mencapai 76,19%.
“Kami bersinergi dengan kementerian/lembaga (K/L) seperti Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” ungkapnya dalam konferensi pers secara daring, Kamis (15/10).
Tirta menuturkan, pertama yang dilakukan oleh OJK adalah bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengeluarkan edaran dalam rangka mendorong tim percepatan inklusi keuangan di seluruh Indonesia.
Dalam surat edaran tersebut di antaranya memerintahkan pemerintah daerah untuk membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan menyusun anggaran untuk berbagai program.
Baca juga : OJK Siap Penuhi Target Tingkat Inklusi Keuangan 90% di Tahun 2024
“Kemendagri juga mengarahkan pemda-pemda supaya semua dinas membantu pencapaian target inklusi. Jadi sinergi baik antara OJK dan K/L,” kata Tirta.
Selanjutnya, Tirta mengatakan OJK juga bersinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengedarkan surat ke dinas-dinas di seluruh daerah agar membuka rekening untuk siswa.
Hal itu sejalan dengan salah satu program OJK dalam mendorong tingkat inklusi keuangan di masyarakat termasuk para siswa yaitu Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
“Ini penting sekali sehingga mereka yang ada di daerah enggak hanya mendengar dari kita tapi mantap karena sudah mendapat arahan dari pusat. Demikian juga dari Kementerian Agama,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia menyebutkan pada 2017 lalu pihaknya melakukan pengkajian terhadap efektivitas dari berbagai strategi nasional keuangan inklusif yang telah dilakukan selama ini.
Ia menjelaskan, dari penelitian tersebut ditemukan empat aspek yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki, meliputi target audiens, tema program, sektoral, dan regional.
Hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa setiap kelompok audiens membutuhkan produk keuangan yang berbeda-beda sehingga materi edukasi untuk keuangan yang diberikan dan ditawarkan juga harus berbeda.
“Sampai kita melakukan re-branding maskot OJK karena setiap segmen beda bisa pelajar, nelayan, atau petani yanv masing-masing perlu penyampaian berbeda. Kalau petani ya asuransi pertanian lalu kalau nelayan asuransi nelayan,” ucap Tirta.
Kemudian untuk tematik, berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa program-program OJK yang akan dimasukkan ke dalam sekolah juga harus berbeda seperti untuk sekolah umum diperkenalkan terkait konsep uang, tabungan, dan sebagainya.
Baca juga : Bisa Tingkatkan Modal, OJK Persilakan Bank Konsolidasi
“Tapi kalau pesantren atau madrasah harus tematik kepada keuangan syariah atau ekonomi syariah jadi mereka lebih cocok,” tuturnya.
Selanjutnya mengenai masalah sektoral, ternyata kalau mendorong literasi dengan memperkenalkan banyak program dan produk sekaligus hasilnya tidak efektif sehingga akan lebih baik jika dapat difokuskan terlebih dahulu terhadap satu program.
“Sektornya butuh apa kalau milenial bisa diperekenalkan pasar modal, saham, dan reksadana. Tapi kalau petani ya sektornya perbankan saja kalau perlu asuransi. Ini berdasarkan hasil survei kita,” imbuh Tirta.
Sementara untuk masalah regional mengenai catatan-catatan regional-regional yang masih memiliki tingkat inklusi rendah sehingga membutuhkan upaya lebih besar dalam mendorong peningkatannya.
“Regional, kita punya catatn region kita di mana sih tingkat inklusi yang kita perlu dorong lagi,” pungkasnya. (OL-7)
ASOSIASI Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menegaskan bahwa platform pinjaman daring (pindar) tidak pernah melakukan kesepakatan harga pada 2018
Dukungan regulator pada inovasi keuangan digital termasuk aset kripto, dilakukan hati-hati agar perkembangan industri tersebut tetap kondusif.
Penghargaan tersebut diserahkan bertepatan pada puncak Hari Indonesia Menabung Nasional dan Puncak Bulan Literasi Keuangan oleh Kemenko Perekonomian, Airlangga Hartanto.
KETUA Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menegaskan ancaman scam atau penipuan di sektor jasa keuangan bukan lagi sekadar masalah individu.
Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), sejak November 2024 hingga Agustus 2025, tercatat 225.281 laporan dengan total kerugian masyarakat mencapai sekitar Rp4,6 triliun.
Edukasi, sosialisasi, serta penguatan regulasi oleh OJK dan Satgas Waspada Investasi (SWI) cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pinjol ilegal.
Model-model ini dirancang agar dapat disesuaikan dengan risk appetite dan kebutuhan masing-masing lembaga keuangan sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan lebih baik.
Di zaman sekarang, keuangan pribadi nggak lagi sesederhana simpan uang di bawah bantal atau buka rekening di bank.
Berdasarkan survei Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) 2023, 9 dari 10 pekerja di Indonesia sama sekali tidak siap memasuki masa pensiun
Teknologi membuka peluang efisiensi baru — mulai dari underwriting yang lebih cepat dan presisi, hingga klaim otomasi dan prediksi risiko berbasis perilaku.
Upaya pemberdayaan kewirausahaan, keuangan, dan kesiapan kerja telah memberikan dampak kepada lebih dari 9.700 siswa dari 50 SMA dan SMK di 14 kota/kabupaten di Indonesia.
Nilai pasti dari jumlah kerugian masih dalam proses penelaahan dan belum dapat dipastikan hingga seluruh proses investigasi internal diselesaikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved