Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Dewan Komisioner bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tirta Segara memaparkan beberapa strategi dalam mencapai target tingkat inklusi keuangan sebesar 90% pada 2024 mendatang.
Tirta menyatakan target 90% merupakan arahan Presiden Joko Widodo saat Rapat Terbatas tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif pada 28 Januari 2020 karena tahun lalu hanya mencapai 76,19%.
“Kami bersinergi dengan kementerian/lembaga (K/L) seperti Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” ungkapnya dalam konferensi pers secara daring, Kamis (15/10).
Tirta menuturkan, pertama yang dilakukan oleh OJK adalah bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengeluarkan edaran dalam rangka mendorong tim percepatan inklusi keuangan di seluruh Indonesia.
Dalam surat edaran tersebut di antaranya memerintahkan pemerintah daerah untuk membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan menyusun anggaran untuk berbagai program.
Baca juga : OJK Siap Penuhi Target Tingkat Inklusi Keuangan 90% di Tahun 2024
“Kemendagri juga mengarahkan pemda-pemda supaya semua dinas membantu pencapaian target inklusi. Jadi sinergi baik antara OJK dan K/L,” kata Tirta.
Selanjutnya, Tirta mengatakan OJK juga bersinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengedarkan surat ke dinas-dinas di seluruh daerah agar membuka rekening untuk siswa.
Hal itu sejalan dengan salah satu program OJK dalam mendorong tingkat inklusi keuangan di masyarakat termasuk para siswa yaitu Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
“Ini penting sekali sehingga mereka yang ada di daerah enggak hanya mendengar dari kita tapi mantap karena sudah mendapat arahan dari pusat. Demikian juga dari Kementerian Agama,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia menyebutkan pada 2017 lalu pihaknya melakukan pengkajian terhadap efektivitas dari berbagai strategi nasional keuangan inklusif yang telah dilakukan selama ini.
Ia menjelaskan, dari penelitian tersebut ditemukan empat aspek yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki, meliputi target audiens, tema program, sektoral, dan regional.
Hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa setiap kelompok audiens membutuhkan produk keuangan yang berbeda-beda sehingga materi edukasi untuk keuangan yang diberikan dan ditawarkan juga harus berbeda.
“Sampai kita melakukan re-branding maskot OJK karena setiap segmen beda bisa pelajar, nelayan, atau petani yanv masing-masing perlu penyampaian berbeda. Kalau petani ya asuransi pertanian lalu kalau nelayan asuransi nelayan,” ucap Tirta.
Kemudian untuk tematik, berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa program-program OJK yang akan dimasukkan ke dalam sekolah juga harus berbeda seperti untuk sekolah umum diperkenalkan terkait konsep uang, tabungan, dan sebagainya.
Baca juga : Bisa Tingkatkan Modal, OJK Persilakan Bank Konsolidasi
“Tapi kalau pesantren atau madrasah harus tematik kepada keuangan syariah atau ekonomi syariah jadi mereka lebih cocok,” tuturnya.
Selanjutnya mengenai masalah sektoral, ternyata kalau mendorong literasi dengan memperkenalkan banyak program dan produk sekaligus hasilnya tidak efektif sehingga akan lebih baik jika dapat difokuskan terlebih dahulu terhadap satu program.
“Sektornya butuh apa kalau milenial bisa diperekenalkan pasar modal, saham, dan reksadana. Tapi kalau petani ya sektornya perbankan saja kalau perlu asuransi. Ini berdasarkan hasil survei kita,” imbuh Tirta.
Sementara untuk masalah regional mengenai catatan-catatan regional-regional yang masih memiliki tingkat inklusi rendah sehingga membutuhkan upaya lebih besar dalam mendorong peningkatannya.
“Regional, kita punya catatn region kita di mana sih tingkat inklusi yang kita perlu dorong lagi,” pungkasnya. (OL-7)
OJK menyelesaikan penyidikan perkara tindak pidana sektor jasa keuangan yang dilakukan dua pengurus PT Investree Radhika Jaya (PT IRJ).
Dana yang dikembalikan berasal dari hasil pemblokiran dan penelusuran aliran dana kejahatan digital yang sebelumnya dilaporkan masyarakat.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat fungsi pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38 Tahun 2025.
OJK menemukan delapan pelanggaran serius dalam pemeriksaan terhadap penyelenggara pindar Dana Syariah Indonesia (DSI).
Untuk mendukung ekosistem ini, ICEx menerima pendanaan kolektif sebesar Rp1 Triliun (US$70 juta) dari berbagai pemegang saham strategis.
Membengkaknya utang pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online (pinjol) hingga Rp94,85 triliun per November 2025, mencerminkan semakin terhimpitnya kondisi keuangan masyarakat.
Perencanaan yang matang merupakan kunci untuk menyeimbangkan antara kebutuhan saat ini dan impian di masa depan.
Masyarakat semakin cepat mengakses layanan keuangan digital, namun pemahaman mereka belum sepenuhnya sejalan.
Sejak berdiri pada 2000, SMS Finance telah melayani jutaan pelanggan dalam sektor pembiayaan, khususnya pembiayaan mobil bekas dan multiguna.
Presiden Prabowo Subianto mendorong peningkatan dalam inklusi dan literasi keuangan nasional, termasuk pembentukan dewan baru yang fokus pada kesejahteraan keuangan.
Forum ini menjadi wadah strategis bagi Aftech untuk menyatukan langkah industri, regulator, dan mitra global dalam mempercepat inklusi keuangan digital.
Rupiah digital diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat sistem pembayaran lintas batas, serta menjadi fondasi yang kokoh bagi inovasi keuangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved