Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
ANGGOTA Dewan Komisioner bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tirta Segara memaparkan beberapa strategi dalam mencapai target tingkat inklusi keuangan sebesar 90% pada 2024 mendatang.
Tirta menyatakan target 90% merupakan arahan Presiden Joko Widodo saat Rapat Terbatas tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif pada 28 Januari 2020 karena tahun lalu hanya mencapai 76,19%.
“Kami bersinergi dengan kementerian/lembaga (K/L) seperti Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” ungkapnya dalam konferensi pers secara daring, Kamis (15/10).
Tirta menuturkan, pertama yang dilakukan oleh OJK adalah bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengeluarkan edaran dalam rangka mendorong tim percepatan inklusi keuangan di seluruh Indonesia.
Dalam surat edaran tersebut di antaranya memerintahkan pemerintah daerah untuk membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan menyusun anggaran untuk berbagai program.
Baca juga : OJK Siap Penuhi Target Tingkat Inklusi Keuangan 90% di Tahun 2024
“Kemendagri juga mengarahkan pemda-pemda supaya semua dinas membantu pencapaian target inklusi. Jadi sinergi baik antara OJK dan K/L,” kata Tirta.
Selanjutnya, Tirta mengatakan OJK juga bersinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengedarkan surat ke dinas-dinas di seluruh daerah agar membuka rekening untuk siswa.
Hal itu sejalan dengan salah satu program OJK dalam mendorong tingkat inklusi keuangan di masyarakat termasuk para siswa yaitu Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
“Ini penting sekali sehingga mereka yang ada di daerah enggak hanya mendengar dari kita tapi mantap karena sudah mendapat arahan dari pusat. Demikian juga dari Kementerian Agama,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia menyebutkan pada 2017 lalu pihaknya melakukan pengkajian terhadap efektivitas dari berbagai strategi nasional keuangan inklusif yang telah dilakukan selama ini.
Ia menjelaskan, dari penelitian tersebut ditemukan empat aspek yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki, meliputi target audiens, tema program, sektoral, dan regional.
Hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa setiap kelompok audiens membutuhkan produk keuangan yang berbeda-beda sehingga materi edukasi untuk keuangan yang diberikan dan ditawarkan juga harus berbeda.
“Sampai kita melakukan re-branding maskot OJK karena setiap segmen beda bisa pelajar, nelayan, atau petani yanv masing-masing perlu penyampaian berbeda. Kalau petani ya asuransi pertanian lalu kalau nelayan asuransi nelayan,” ucap Tirta.
Kemudian untuk tematik, berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa program-program OJK yang akan dimasukkan ke dalam sekolah juga harus berbeda seperti untuk sekolah umum diperkenalkan terkait konsep uang, tabungan, dan sebagainya.
Baca juga : Bisa Tingkatkan Modal, OJK Persilakan Bank Konsolidasi
“Tapi kalau pesantren atau madrasah harus tematik kepada keuangan syariah atau ekonomi syariah jadi mereka lebih cocok,” tuturnya.
Selanjutnya mengenai masalah sektoral, ternyata kalau mendorong literasi dengan memperkenalkan banyak program dan produk sekaligus hasilnya tidak efektif sehingga akan lebih baik jika dapat difokuskan terlebih dahulu terhadap satu program.
“Sektornya butuh apa kalau milenial bisa diperekenalkan pasar modal, saham, dan reksadana. Tapi kalau petani ya sektornya perbankan saja kalau perlu asuransi. Ini berdasarkan hasil survei kita,” imbuh Tirta.
Sementara untuk masalah regional mengenai catatan-catatan regional-regional yang masih memiliki tingkat inklusi rendah sehingga membutuhkan upaya lebih besar dalam mendorong peningkatannya.
“Regional, kita punya catatn region kita di mana sih tingkat inklusi yang kita perlu dorong lagi,” pungkasnya. (OL-7)
KETERTARIKAN masyarakat kepada industri aset kripto dinilai semakin tinggi. Ini berarti tiap pedagang aset kripto teregulasi sangat penting untuk memastikan transaksi berjalan dengan aman.
Di sisi lain, jumlah pelaku yang terdaftar juga melonjak tajam dari 16 menjadi 113 pengguna dalam waktu kurang dari dua tahun.
Rendahnya angka penetrasi menunjukkan terbatasnya peran asuransi dalam menopang stabilitas ekonomi.
PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) ambil bagian dalam kegiatan Fintech Lending Days (FLD) 2025 yang diselenggarakan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia di Kota Sorong.
Sampai dengan periode Maret 2025, LKM yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan adalah sebanyak 245 LKM dengan nilai keseluruhan aset LKM mencapai Rp1,609 triliun.
Sejumlah lembaga internasional telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global lantaran ketidakpastian dan gejolak geopolitik dunia.
Berdasarkan survei Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) 2023, 9 dari 10 pekerja di Indonesia sama sekali tidak siap memasuki masa pensiun
Teknologi membuka peluang efisiensi baru — mulai dari underwriting yang lebih cepat dan presisi, hingga klaim otomasi dan prediksi risiko berbasis perilaku.
Upaya pemberdayaan kewirausahaan, keuangan, dan kesiapan kerja telah memberikan dampak kepada lebih dari 9.700 siswa dari 50 SMA dan SMK di 14 kota/kabupaten di Indonesia.
Nilai pasti dari jumlah kerugian masih dalam proses penelaahan dan belum dapat dipastikan hingga seluruh proses investigasi internal diselesaikan.
Talkshow tersebut menyoroti peran penting keuangan digital dalam meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.
Fundtastic bersama BPR Indomitra Pertiwi dan mitra keuangan Pintek, resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Shipper, salah satu perusahaan teknologi logistik dan manajemen gudang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved