MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat membuat Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
Lewat regulasi ini, pemerintah menyederhanakan urusan berusaha, termasuk aspek regulasi dan birokrasi. Dia meyakini langkah ini dapat meningkatkan arus investasi di Tanah Air.
“Kuncinya adalah efisiensi regulasi dan birokasi. Omnibus law itu tujuannya mengentaskan Indonesia dari middle income trap. Sehingga, menjadi negara yang efisien dan memberi kesempatan bagi seluruh rakyat untuk berusaha secara mudah,” tutur Ani, sapaan akrabnya, dalam seminar virtual, Senin (12/10).
Baca juga: Perpajakan Masuk UU Cipta Kerja, Ini Tujuan Pemerintah
Pemerintah dikatakannya berupaya mendorong riset dan pengembangan melalui UU Cipta Kerja. Dengan begitu, kemampuan Indonesia di bidang kesehatan, teknologi dan manufaktur semakin meningkat.
Selain itu, pemerintah juga melakukan reformasi perpajakan dalam UU Cipta Kerja. Tujuannya, meningkatkan inovasi dan kreativitas agar Indonesia keluar dari middle income trap.
“Pemerintah juga mereformasi bidang perpajakan melalui insentif. Sehingga, kita bisa meningkatkan inovasi dan kreativitas,” imbuh Ani.
Baca juga: Arahan Presiden, Demonstrasi Omnibus Law Jangan Jadi Klaster Baru
Diketahui, Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income country) per Juli 2020. Laporan yang dirilis Bank Dunia, mempertimbangkan pendapatan nasional bruto (GNI) Indonesia pada 2019 yang naik menjadi US$4.050 per kapita, dari sebelumnya US$3.840 per kapita.
Bank Dunia memiliki empat kategori negara berdasarkan GNI per kapita. Rinciannya, low income sebesar US$1.035 per kapita, lower-middle income US$1.036-4.045 per kapita, upper-middle income sebesar US$4.046-12.535 per kapita dan high income lebih dari US$12.535 per kapita.(OL-11)
