Cuti Hamil, Melahirkan, dan Haid Tetap Ada di UU Cipta Kerja

MENTERI Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa dalam UU Cipta Kerja pengusaha diwajibkan memberikan cuti-cuti seperti cuti hamil, melahirkan, menyusui, dan haid kepada pekerja atau buruh. Aturan mengenai cuti dan wakt
 
“Mengenai isu cuti haid dan melahirkan dihapus, kami ditegaskan pengusaha wajib memberikan cuti dan waktu istirahat, wajib memberikan waktu ibadah, demikian juga terkait dengan cuti-cuti baik itu untuk melahirkan, menyusui, dan haid tetap sesuai dengan UU lama tidak dihapus,” jelas Airlangga dalam konferensi pers penjelasan UU Cipta Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (7/10.

Dalam Pasal 79 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tertulis bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti. Perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Maka, klaim semua hak cuti hilang tidak benar.

Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (5/10) telah resmi mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10). Turut hadir dalam rapat Menko Perekonomian Airlanga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM Yasonna Laoly.

Pemerintah meyakini bahwa UU Cipta Kerja adalah UU yang mementingkan kepentingan rakyat. UU ini juga diyakini bisa memberikan kepastian hukum dan merupakan hal yang diperlukan dalam penciptaan lapangan kerja dan kepastian dalam bekerja. (Antara/RO/OL-09)