Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
BANK Dunia menyatakan hasil assesment-nya menunjukkan indikator kesejahteraan, utamanya angka kemiskinan ekstrem diperkirakan akan meningkat. Tingkat kemiskinan ekstrem di Tanah Air diperkirakan akan menjadi 3% di 2020 (berdasarkan garis kemiskinan US$1,9 per kapita per hari).
Adapun menurut rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pandemi menyebabkan angka kemiskinan naik menjadi 9,8% di Maret 2020. Angka itu mengembalikan level tingkat kemiskinan Indonesia seperti pada 2017.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu dalam keterangan resmi, Selasa (29/9), mengatakan Bank Dunia dalam laporannya bertajuk East Asia and Pacific Economic Update bertema From Containment to Recovery juga menekankan pentingnya upaya mitigasi pemerintah mengatasi lonjakan angka kemiskinan itu.
Baca juga: Bank Dunia Revisi Proyeksi Ekonomi Indonesia
"Sebagai respons pemerintah, mayoritas masyarakat kelompok 40% pendapatan terendah telah mendapat dukungan pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), baik dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial, bantuan atau pembiayaan usaha, maupun subsidi listrik," imbuh Febrio.
"Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp203,9 triliun atau sekitar 0,9% terhadap PDB untuk Jaring Pengaman Sosial. Bantuan ini bahkan tidak hanya menyasar masyarakat 40% terbawah. Namun juga kelas menengah yang terdampak melalui berbagai program, seperti Kartu Prakerja dan Padat Karya," sambung dia.
Sebelumnya, Bank Dunia juga melakukan survei yang menunjukkan 90% dari 40% masyarakat terbawah telah mendapatkan setidaknya satu jenis bantuan pemerintah. Febrio bilang, pengambil kebijakan menyadari pentingnya optimalisasi program perlindungan sosial.
Optimalisasi itu berkaitan dengan ketepatan sasaran program dan cakupan yang memadai untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Hal itu akan menjadi fokus evaluasi dan perbaikan demi peningkatan efektivitas program.
"Menanggapi publikasi Bank Dunia itu, pemerintah memandang hal ini sebagai catatan dan masukan penting dalam upaya mendorong efektivitas implementasi dan evaluasi program PEN, baik dalan penanganan pandemi, maupun implementasi program-program dukungan pemerintah terhadap masyarakat dan dunia usaha," pungkas Febrio. (E-3)
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Reformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas, di samping kehati-hatian fiskal dan moneter, merupakan kunci untuk memajukan agenda pertumbuhan pemerintah.
Pengurusan izin usaha di Tanah Air masih membutuhkan waktu hingga 65 hari. Berbeda jauh dengan negara-negara maju dalam memproses izin bisnis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved