Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PEMERINTAH diminta berhati-hati dalam menyalurkan bantuan berupa kredit terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) di tengah pandemi. Hal itu disampaikan Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah.
Menurutnya, ada risiko besar di dunia usaha di tengah situasi pandemi yang belum tentu mendapatkan keuntungan.
"Selama masih ada wabah pandemi, bank harus berhati-hati menyalurkan kredit termasuk KUR. Seharusnya tidak kita dorong untuk menyalurkan kredit. Kesehatan perbankan ditentukan oleh kualitas kredit," jelas Piter kepada Media Indonesia, Jakarta, Rabu (9/9).
Direktur riset CORE itu menuturkan bukan masalah penyaluran KUR tidak meningkat tajam dalam bantuan ke UMKM. Menurut Piter, yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana menjaga kualitas kredit.
"Bantuan kepada UMKM ditengah wabah saat ini menurut saya seharusnya bukan dalam bentuk kredit KUR melainkan dalam bentuk bantuan langsung atau hibah," jelas Piter.
Baca juga : KPK Dorong Penyaluran Banpres Produktif Tepat Sasaran
Ia mencontohkan seperti bantuan subsidi upah kepada karyawan swasta yang berpenghasilan dibawah Rp5 juta menjadi langkah yang bisa ditiru untuk membantu masyarakat.
"UMKM di tengah pandemi saat ini butuhnya hibah bukan utang baru yang harus dikembalikan," jelas Piter.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menuturkan terobosan yang bisa dilakukan pemerintah ialah mendata langsung para UMKM yang belum tersentuh layanan bank. Pasalnya, dari 64 juta UMKM, baru 20% yang merasakan bantuan pemerintah.
"Informasi bantuan perlu disebar oleh satgas untuk konfirmasi data tingkat daerah untuk mempercepat pemetaan. Kira-kira mereka sudah dapat bantuan atau belum dari pemerintah. Bisa lewat aplikasi untuk mempermudah jangkauan UMKM di daerah," jelas Tauhid
Menurutnya, sektor usaha perdagangan yang banyak berdampak karena pandemi yang perlu ditambah lagi bantuanya oleh pemerintah. Lalu sektor industri juga yang merasakan besar akibat anjloknya pendapatan. (OL-7)
KETUA Gekrafs Temi Sumarlin mengungkapkan industri kreatif Tanah Air memiliki potensi besar, salah satunya fesyen. Industri subsektor ekraf itu dinilai menjanjikan
Sebanyak Rp3,97 triliun pembiayaan telah disalurkan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada semester I 2025.
Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta.
Tiap pelaku UMKM menerima bantuan senilai Rp5 juta dalam bentuk barang, seperti rak display serta komoditas pangan berupa beras, gula, dan minyak goreng.
Asian Food Market ini merupakan wujud nyata untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
MENTERI Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meluncurkan Program RISE To IPO sebagai solusi pembiayaan alternatif bagi usaha menengah.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved