Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH diminta berhati-hati dalam menyalurkan bantuan berupa kredit terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) di tengah pandemi. Hal itu disampaikan Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah.
Menurutnya, ada risiko besar di dunia usaha di tengah situasi pandemi yang belum tentu mendapatkan keuntungan.
"Selama masih ada wabah pandemi, bank harus berhati-hati menyalurkan kredit termasuk KUR. Seharusnya tidak kita dorong untuk menyalurkan kredit. Kesehatan perbankan ditentukan oleh kualitas kredit," jelas Piter kepada Media Indonesia, Jakarta, Rabu (9/9).
Direktur riset CORE itu menuturkan bukan masalah penyaluran KUR tidak meningkat tajam dalam bantuan ke UMKM. Menurut Piter, yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana menjaga kualitas kredit.
"Bantuan kepada UMKM ditengah wabah saat ini menurut saya seharusnya bukan dalam bentuk kredit KUR melainkan dalam bentuk bantuan langsung atau hibah," jelas Piter.
Baca juga : KPK Dorong Penyaluran Banpres Produktif Tepat Sasaran
Ia mencontohkan seperti bantuan subsidi upah kepada karyawan swasta yang berpenghasilan dibawah Rp5 juta menjadi langkah yang bisa ditiru untuk membantu masyarakat.
"UMKM di tengah pandemi saat ini butuhnya hibah bukan utang baru yang harus dikembalikan," jelas Piter.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menuturkan terobosan yang bisa dilakukan pemerintah ialah mendata langsung para UMKM yang belum tersentuh layanan bank. Pasalnya, dari 64 juta UMKM, baru 20% yang merasakan bantuan pemerintah.
"Informasi bantuan perlu disebar oleh satgas untuk konfirmasi data tingkat daerah untuk mempercepat pemetaan. Kira-kira mereka sudah dapat bantuan atau belum dari pemerintah. Bisa lewat aplikasi untuk mempermudah jangkauan UMKM di daerah," jelas Tauhid
Menurutnya, sektor usaha perdagangan yang banyak berdampak karena pandemi yang perlu ditambah lagi bantuanya oleh pemerintah. Lalu sektor industri juga yang merasakan besar akibat anjloknya pendapatan. (OL-7)
Pengelolaan logistik masih menjadi beban biaya dan operasional bagi banyak pelaku UMKM, khususnya yang sedang berupaya memperluas pasar.
PEMERINTAH Kota Palu, Sulawesi Tengah, menargetkan pembentukan 46 Koperasi Merah Putih rampung pada tahun ini. Target tersebut disesuaikan dengan jumlah kelurahan yang ada.
Sepanjang 2025, perusahaan fintech lending AdaKami menyalurkan dukungan kepada delapan UMKM dari berbagai sektor melalui program Usaha Bareng AdaKami.
Program LAKSMI sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan stadion sebagai upaya memperkuat ekosistem sepak bola sekaligus pemberdayaan UMKM.
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved