MESKI ikut terdampak pandemi covid-19, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia masih berpotensi menjadi pahlawan ekonomi.
Untuk itu, kebijakan pemerintah dalam mendukung penguatan sektor UMKM harus lintas sektoral.
Selain itu, UMKM bisa kembali kuat dan menjadi pahlawan perekonomian nasional jika penyaluran dana PEN sebesar Rp123,46 triliun efektif, serta peluang usaha yang disediakan atau dijembatani pemerintah selalu ada di setiap kebijakan prioritas.
Pendapat itu disampaikan ekonom senior dan Pendiri CORE Indonesia Hendri Saparini, Komite Pengembangan Jaringan Usaha Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Handito Joewono, dan Ketua Umum Asosiasi UMKM (Akumindo) Ikhsan Ingratubun, saat diwawancarai Medcom.id, secara terpisah.
Dalam wawancara mengenai Menjadikan UMKM Pahlawan Ekonomi di Masa Pandemi itu, Hendri mengatakan, kondisi UMKM selama 2020 berbeda bila dibandingkan dengan krisis ekonomi di tahun-tahun sebelumnya.
“UMKM perlu lebih lama beradaptasi akibat dampak serangan virus korona yang berkepanjangan. Namun, bisnis di UMKM masih sangat fleksibel untuk beralih ke jenis usaha yang lebih diminati pasar. Kondisi tersebut berbeda dengan perusahaan besar yang sulit mengubah lini produksi dalam waktu singkat,” jelasnya.
Jadi, lanjut Hendri, dengan melakukan shifting atau perubahan jenis bisnis, UMKM sangat bisa survive. Lebih lanjut, ia menuturkan, sumbangan sektor UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional telah menembus angka 63%. Langkah negara menguatkan UMKM juga besar, yakni pemerintah berupaya menggenjot daya beli masyarakat dengan berbagai guyuran stimulus.
“Tetapi penguatan kearifan lokal, seperti dalam implementasi program jaring pengaman sosial juga perlu digerakkan hingga ke level
pemerintah daerah. Efek dari keberpihakan dalam penggunaan produk UMKM akan memunculkan rantai ekonomi baru,” tambah Hendri.
Mendapat perhatian yang sama
Potensi UMKM menjadi penyelamat ekonomi di masa pandemi covid-19 juga diamini Handito Joewono. Ketua Departemen UMKM di Aprindo itu meyakini UMKM bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional, asalkan mendapatkan perhatian yang sama besar dari pemerintah.
“Kelompok UMKM masih ada yang bisa tumbuh dan melibatkan banyak tenaga kerja. Kalau tidak diurus dengan baik, dampaknya akan signifikan karena mereka menyerap tenaga kerja banyak,” paparnya.
Selain ketersediaan modal kerja, tambah Handito, pelaku usaha level kecil dan menengah saat ini juga perlu lebih banyak pengetahuan untuk menembus pasar nasional hingga ekspor. Aspek pendampingan mutlak diberikan pemerintah dengan menjembatani usaha tersebut bersinergi dengan kelompok usaha besar.
“Kalau dibiarkan seperti ini terus bisa bahaya sebab kreativitas bagus, tapi pasar segitu-gitu saja, dan ini butuh intervensi negara. Negara harus hadir di sana dengan menghidupkan pasarnya,” tutur Ketua Komite Tetap Bidang Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ini. “Jangan susah-susah, pasar ASEAN dulu saja,” ungkapnya.
Di sisi lain, M Ikhsan Ingratubun mengatakan, adanya UMKM mampu menciptakan efek domino dari hulu ke hilir. Ia menyebut, ketika UMKM memiliki kecukupan, roda perekonomian akan berputar, daya beli akan tumbuh, dan saat itulah banyak sektor merasakan hal positif.
“Namun, tak dimungkiri bahwa pandemi juga memberi dampak bagi UMKM. Mengacu data Kadin, sebanyak 30 juta UMKM terdampak pandemi. Untuk itu, penyaluran PEN harus cepat. Ia juga mengusulkan agar permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) diberikan dalam bentuk subsidi langsung atau cash walaupun nilainya kecil, seperti bantuan presiden untuk pelaku usaha mikro (Banpres PUM).
Sementara itu, Ketua Komite Penanganan Covid- 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menyebutkan, total realisasi restrukturisasi kredit telah mencapai Rp857,6 triliun. Angka itu terdiri dari restrukturisasi kredit korporasi sebesar Rp502,74 triliun untuk 1,42 juta nasabah dan UMKM sebesar Rp354,26 triliun untuk 5,76 juta nasabah.
“Di sektor UMKM, telah tersalur kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp103 triliun dari target Rp190 triliun. Dari program KUR yang subsidinya ditanggung 6% oleh pemerintah itu terdapat penambahan 3 juta nasabah,” ujarnya. (Mir/X-7)
