Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo berpesan agar realisasi investasi ditingkatkan. Sehingga, dapat mendongrak pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020.
Kepala Negara tidak ingin kinerja investasi anjlok terlalu dalam, seperti kuartal II 2020. "Yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita di kuartal III 2020, kuncinya selain konsumsi domestik, jangan sampai investasi tumbuhnya di atas minus 5%,” ujar Jokowi, sapaan akrabnya, dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin (24/8).
“Kemarin kita tumbuh minus 8%. Kalau tidak bisa plus, jangan sampai minus di atas 5%," imbuhnya.
Baca juga: Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Minus 5,32%
Dia pun langsung menugaskan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan untuk menangani persoalan investasi. Jokowi menyebut dirinya sudah berbicara dengan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, yang menyanggupi realisasi investasi sebesar Rp 213 triliun pada kuartal III 2020.
"Ini betul-betul agar terealisasi, untuk mendongkrak growth kita. Karena itu satu kuncinya,”pungkas Jokowi.
Peningkatan investasi dikatakannya sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan perekonomian. Mengingat, kinerja eskspor tengah tertekan akibat kesulitan pasar. Konsumsi domestik juga belum menunjukkan peningkatan, karena rendahnya daya beli masyarakat. Pun, realisasi penerimaan pajak hingga Juli tergolong rendah.
"Ini menunjukkan daya beli masyarakat sudah mentok lagi karena terkendala. Misalnya, restoran hanya buka 50%, tempat wisata, okupansi hotel juga belum bisa tinggi. Saya kira tidak apa-apa. Tapi harus ada jurus lain yang bisa kita lakukan, yaitu meningkatkan investasi agar kuartal III bisa mengungkit (pertumbuhan ekonomi)," papar Presiden.
Baca juga: Presiden: Kuartal III, Kunci Selamatkan Ekonomi Nasional
Menyoroti upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Jokowi juga meminta agar penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) ke masyarakat segera disalurkan. Presiden pun meminta percepatan distribusi bansos, seperti BLT Dana Desa, Bansos Tunai, Bantuan Pangan Non Tunai, Banpres Produktif dan Subsidi Gaji.
"Yang terbanyak terkendala ini urusan data, urusan account di bank. Kita harapkan pertengahan Agustus sampai pertengahan September sudah selesai. Sehingga bisa mengungkit growth," tandasnya.(OL-11)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved