Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN Joko Widodo berpesan agar realisasi investasi ditingkatkan. Sehingga, dapat mendongrak pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020.
Kepala Negara tidak ingin kinerja investasi anjlok terlalu dalam, seperti kuartal II 2020. "Yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita di kuartal III 2020, kuncinya selain konsumsi domestik, jangan sampai investasi tumbuhnya di atas minus 5%,” ujar Jokowi, sapaan akrabnya, dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin (24/8).
“Kemarin kita tumbuh minus 8%. Kalau tidak bisa plus, jangan sampai minus di atas 5%," imbuhnya.
Baca juga: Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Minus 5,32%
Dia pun langsung menugaskan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan untuk menangani persoalan investasi. Jokowi menyebut dirinya sudah berbicara dengan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, yang menyanggupi realisasi investasi sebesar Rp 213 triliun pada kuartal III 2020.
"Ini betul-betul agar terealisasi, untuk mendongkrak growth kita. Karena itu satu kuncinya,”pungkas Jokowi.
Peningkatan investasi dikatakannya sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan perekonomian. Mengingat, kinerja eskspor tengah tertekan akibat kesulitan pasar. Konsumsi domestik juga belum menunjukkan peningkatan, karena rendahnya daya beli masyarakat. Pun, realisasi penerimaan pajak hingga Juli tergolong rendah.
"Ini menunjukkan daya beli masyarakat sudah mentok lagi karena terkendala. Misalnya, restoran hanya buka 50%, tempat wisata, okupansi hotel juga belum bisa tinggi. Saya kira tidak apa-apa. Tapi harus ada jurus lain yang bisa kita lakukan, yaitu meningkatkan investasi agar kuartal III bisa mengungkit (pertumbuhan ekonomi)," papar Presiden.
Baca juga: Presiden: Kuartal III, Kunci Selamatkan Ekonomi Nasional
Menyoroti upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Jokowi juga meminta agar penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) ke masyarakat segera disalurkan. Presiden pun meminta percepatan distribusi bansos, seperti BLT Dana Desa, Bansos Tunai, Bantuan Pangan Non Tunai, Banpres Produktif dan Subsidi Gaji.
"Yang terbanyak terkendala ini urusan data, urusan account di bank. Kita harapkan pertengahan Agustus sampai pertengahan September sudah selesai. Sehingga bisa mengungkit growth," tandasnya.(OL-11)
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved