Sektor Konstruksi Mulai Bergeliat di Era New Normal

DAMPAK pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia terjun bebas pada Kuartal II 2020. Namun, tidak semua sektor ekonomi terdampak signifikan terhadap pandemi Covid-19. Salah satu sektor yang mengalami dampak rendah dari Covid-19 ialah konstruksi, terutama di proyek infrastruktur.

Direktur Pengembangan jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Putut Marhayudi mengatakan, meski ada pengalihan (refocusing) anggaran, proyek infrastruktur tidak ada yang dibatalkan. Proyek infrastruktur hanya ditunda sementara dan kini berangsur berjalan kembali di fase adaptasi kebiasaan baru (new normal).

Hal itu, lanjut Putut, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta sejumlah agenda strategis bagi bangsa dan negara tetap dilanjutkan beriringan dengan penanganan pandemi Covid-19.

"Dengan demikian, agenda sesuai dengan RPJMN 2020-2040 tetap berjalan," kata Putut dalam webinar bertajuk New Normal Dalam Penyelenggaraan Jasa Konsultansi yang digelar Dewan Pimpinan Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) DKI Jakarta.

Sejumlah proyek strategis yang tetap dijalankan Kementerian PUPR, ungkap Putut berada di lingkup sumber daya alam berupa peningakatan daya tampung air serta pembangunan bendungan serta embung. Di bidang jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jalan tol juga tetap dikerjakan.

Untuk sektor pemukiman, Kementerian PUPR juga terus menggarap peningkatan layanan akses air minun, akses sanitasi, dan penanganan kawasan kumuh. Di bidang perumahan, pembangunan 50 ribu unit rumah susu, 25 ribu rumah khusus, dan 1,5 juta unit rumah swadaya juga terus dilakukan.

Untuk program prioritas 2020-2021, seperti percepatan pembangunan jalan tol, penataan 5 destyinasi wisata super prioritas, program padat karya tunai, pembangunan food estate di Kalimantan Tengah juga terus dilakukan.

Baca juga : Airlangga: Indonesia Resesi atau Tidak? Sudah Enggak Relevan

"Tentang jumlah paket pekerjaan di Kementerian PUPR,  setelah dilakukan refocusing, paket jasa konsultansi pada 2020 sebanyak 2.432 paket, dengan nilai total Rp6.839,2  Triliun, yang terdiri dari 896 paket kualifikasi Kecil (37 %), 885 paket Kualifikasi Menengah (36 %), dan 651 paket kualifikasi Besar (27 %)," ujarnya.

Direktur Utama KM & Partners, anggota Inkindo DKI Jakarta, Khalid Mustafa mengatakan, di era new normal saat ini, perusahaan jasa konsultansi penting untuk terus mengakses informasi paket proyek yang akan dikerjakan.

Saat ini, informasi pekerjaan di seluruh Kementerian dan Lembaga  dapat dilihat dalam SIRUP (Sistem Infromasi Rencana Umum Pengadaan).

"Untuk mempermudah pencarian paket proyek saat ini bisa menggunakan alat bantu portal pengadaan.id, sudah ada  ada aplikasi Android," jelasnya.

Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta Imam Hartawan mengatakan, sektor konstruksi diharapkan dapat menjadi lokomotif bagi pemulihan ekonomi nasional.

"Untuk memberikan pelayanan kepada Anggota, DPP INKINDO DKI Jakarta akan membentuk Klinik Konsultasi bagi para anggota yang memiliki berbagai permasalahan dalam usaha jasa konsultansi, dari mulai perpajakan, regulasi, advokasi, mediasi, dan perbankan," ujarnya. (RO/OL-7)