Dongkrak Daya Beli Hindarkan Resesi

DAMPAK pandemi covid-19 telah membuat sejumlah negara besar jatuh ke jurang resesi. Ekonomi mereka bertumbuh di bawah nol selama dua kuartal terturut-turut, pengangguran merebak, dan keseimbangan rantai pasokan dan permintaan pun terganggu.

Beruntung, perekonomian Indonesia tidak jatuh ke jurang yang sama. Setidaknya hingga triwulan I 2020, karena perekonomian pada periode tersebut masih bertumbuh di kisaran 2,97%. Namun, pemerintah telah memprediksi bahwa di kuartal II pertumbuhan ekonomi kita akan berada di kisaran -5,3% hingga -3,5%.

Untuk menghindari resesi, sejumlah kalangan yang dihubung i Media Indonesia, kemarin, mendorong agar pemerintah mengambil langkah penting agar di kuartal III ekonomi tidak bertumbuh negatif. Salah satu opsinya ialah mendongkrak daya beli masyarakat.

Ekonom senior Indef Aviliani, misalnya, mengatakan peningkatan dari sisi permintaan (demand) sangatlah perlu dilakukan. Sebab, saat ini baru sisi penawaran (supply) yang tinggi dan tidak diimbangi dengan permintaan masyarakat.

“Yang harus dilakukan dari sisi anggaran, saat ini sisi supply melalui insentif sudah banyak. Tetapi, orang itu butuhnya cash. Jadi baiknya usaha mikro itu dikasih uang cash saja. Maka demand-nya (penyaluran dana) harus tepat waktu dan kembali diperbanyak, khususnya untuk rakyat miskin dan rentan miskin juga,” kata Aviliani dalam diskusi secara virtual, kemarin.

Paralel dengan Aviliani, Direktur Riset Center of Reform on Economics Indonesia, Piter Abdullah pun berpendapat yang terpenting ialah agar rakyat dapat bertahan hidup. “Yang penting dunia usaha selamat, diberikan nafas untuk bisa stay alive, survive. Supaya ketika wabah berakhir, mereka bisa cepat recover dan pertumbuhan ekonomi bisa rebound,” cetus Piter.

Dalam paparannya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, kemarin, juga mengingatkan pemerintah agar terus mengupayakan peningkatan daya beli masyarakat yang melemah akibat pandemi.

Menurut hasil survei BPS, tingkat inflasi di 90 kota terkait indeks harga konsumen (IHK) pada Juli 2020, terjadi deflasi 0,10% berasal dari deflasi di 61 kota IHK dan infl asi di 29 kota IHK. “Inflasi inti masih lemah meski ada peningkatan di Juli 2020. Ini menunjukkan kita harus berupaya meningkatkan daya beli masyarakat,” tegas Suhariyanto.

Stimulus

Dalam konteks yang sama, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar dana stimulus yang telah dianggarkan dalam APBN sebesar Rp695 triliun segera direalisasikan. Pasalnya, hingga kemarin, realisasi dana itu baru sebesar 20%.

Presiden memandang pen- ting hal itu demi menggerakkan perekonomian. Sebab, realisasi anggaran stimulus bisa berkontribusi pada konsumsi dan daya beli masyarakat.

“Berkaitan dengan menyeimbangkan rem dan gas di kuartal ketiga. Ini urusan ekonomi, berkaitan konsumsi rumah tangga, berkaitan daya beli masyarakat,” ucap Presiden dalam rapat terbatas kabinet mengenai penanganan covid-19 di Istana Merdeka, kemarin.

Sekretaris Eksekutif 1 Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Raden Pardede pun memastikan, penanggulangan covid-19 akan menjadi target utama. “Itu sebabnya target jangka pendek komite ialah menghindari resesi dengan prasyarat di awal harus timbul rasa aman dan sehat,” ujar Raden dalam diskusi virtual, kemarin.

Adapun Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah tidak memberlakukan peraturan yang memberatkan masyarakat di tengah situasi pandemi dan ancaman resesi ekonomi. (Hld/Dhk/X-6)