Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KOLABORASI berbagai entitas keuangan dan perumahan diharapkan dapat mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tengah menjadi fokus pemerintah.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan program PEN merupakan bagian dari kebijakan luar biasa yang ditempuh pemerintah untuk memitigasi dampak pandemi
covid-19. Karena itu, kolaborasi sektor keuangan dan perumahan digenjot mengingat potensi dan daya ungkit dari dua sektor tersebut sangat besar terhadap perekonomian nasional.
“Untuk itu, sektor perumahan perlu terus melakukan terobosan dan instrumen baru karena sektor ini punya multiplier effect ke 170 industri lainnya. Kami harapkan upaya tersebut
dapat meningkatkan permintaan dari sektor lain sehingga mendorong pemulihan ekonomi,” ungkap Suahasil dalam webinar bertajuk Sinergi untuk Percepatan Pemulihan Sektor
Perumahan, kemarin.
Di kesempatan itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Pahala Nugraha Mansury menjelaskan, sebagai salah satu entitas perbankan dalam ekosistem perumahan, adanya keberpihakan pemerintah mulai aturan hingga penempatan dana negara menjadi angin segar.
Kredit yang dialirkan Bank BTN, tutur Pahala, juga memiliki dampak ekonomi jangka panjang. Kredit tersebut akan menjadi tempat tinggal yang dapat meningkatkan
kualitas hidup masyarakat.
Tidak hanya itu, kredit yang disalurkan ke sektor perumahan pun akan memberikan multiplier effect terhadap 177 subsektor industri lainnya.
Menurut Pahala, Bank BTN sendiri tercatat telah menerima dana negara sebesar Rp5 triliun pada medio Juni 2020 ini. Ia memprediksi seluruh dana negara yang telah ditempatkan
pemerintah tersebut akan terserap habis pada akhir Juli 2020.
“Kami yakin perseroan bisa menyalurkan total kredit sebesar Rp15 triliun dari dana negara tersebut sebelum akhir September 2020,” ujar Pahala. (Des/E-2)
Ketiga tersangka dugaan korupsi pembangunan ruas jalan itu yakni Kuasa Direktur CV Lembata Jaya berinisial LYL, Pejabat Pembuat Komitmen berinisial AP, dan konsultan pengawas, YM.
KPK menahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muda Laode Gomberto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) covid-19
Penyaluran sebesar Rp628,44 miliar ini dengan capaian 78,42 persen dari total dana desa untuk Kaltim yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pelaku UMKMĀ dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman melalui inovasi dan kreasi digital.
Hasil pemeriksaan saksi, KPK mengungkapkan tersangka meminta suap agar bisa mencairkan dana PEN Kabupaten Muna.
KPK mendalami pemberian uang dalam pengurusan pencairan dana PEN Kabupaten Muna di Kemdagri sebagai pelicin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved