Aturan Pemberian Modal Kerja bagi UMKM Masih Dibahas

SEKRETARIS Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Rully Indrawan menyebutkan, pemerintah saat ini masih menyusun aturan ihwal pemberian modal kerja kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi covid-19. Pemberian itu diutamakan bagi pelaku usaha ultra mikro, mikro dan beberapa usaha kecil.

"Ini sifatnya untuk modal kerja, ini sama seperti bansos, ini bukan pinjaman, melainkan pemberian untuk 12-15 juta pelaku usaha, terutama untuk pelaku usaha ultra mikro, mikro dan sebagian usaha kecil. Sekarang regulasinya sedang disusun dulu," ujar Rully saat dihubungi, Minggu (26/7).

Pemberian modal kerja kepada pelaku usaha UMKM tidak sama dengan program penjaminan kredit modal kerja yang beberapa waktu lalu diluncurkan pemerintah. Pada pemberian modal kerja, pemerintah memberikan dana sebagai denyut awal menghidupkan kembali UMKM secara cuma-cuma.

Mekanisme pemberian modal kerja kepada UMKM, imbuh Rully, besar kemungkinan akan serupa dengan bantuan yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada 60 pelaku usaha kecil di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, ia belum dapat memastikan berapa besaran dana yang disiapkan pemerintah untuk memberi modal kerja kepada 12 hingga 15 juta UMKM yang menjadi sasarannya.

"Memang kemarin di Istana Kepresidenan ada 60 usaha mikro yang mendapatkan dana itu dari presiden langsung. Tapi itu adalah simulasi. Sedangkan untuk yang sifatnya masif, kita sedang menyiapkan regulasi pendukungnya seperti Permen (Peraturan Menteri) dan beberapa hal yang berkaitan dengan APBN, itu harus diperhatikan sisi administrasinya," jelasnya.

Program tersebut, lanjut Rully, merupakan lanjutan dukungan pemerintah kepada pelaku UMKM selain dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah digulirkan. Selain itu, pemerintah juga berencana mendukung UMKM melalui peluasan pasar.

Baca juga : BNI Syariah Permudah Nasabah untuk Berkurban

"Artinya belanja dari anggaran pemerintah menjadi perhatian pak Presiden, hingga produksi pelaku usaha bisa berkembang. Diantaranya adalah mengarahkan agar pengadaan barang dan jasa yang dianggarkan di APBN diutamakan untuk belanja produk UMKM," pungkasnya.

Sedangkan serapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bidang UMKM pada 21 Juli 2020 tercatat telah mencapai Rp11,84 triliun, atau 9,54% dari total yang dianggarkan sebesar Rp123,46 triliun.

Realisasi tersebut tersalurkan melalui program subsidi bunga KUR sebesar Rp78,40 miliar, program pembiayaan investasi ke koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Rp381,4 miliar dan penempatan dana untuk restrukturisasi melalui Bank Himbara sebesar Rp11,38 triliun.

Realisasi penempatan dana pemerintah kepada Bank Himbara untuk program restrukturisasi tersebut tersalurkan kepada 178.056 debitur.

Rincian masing-masing bank yang menjalankan program tersebut yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) sebesar Rp8,12 triliun. Kemudian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) Rp1,88 triliun. Kemudian dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) Rp1,29 triliun dan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) sebesar Rp75,37 miliar.

Total penerima program PEN hingga 21 Juli 2020 menjadi 1.095.950 pelaku KUMKM melalui penerima manfaat dari penerima subsidi bunga KUR sebanyak 917.860 UMKM, UKM debitur Himbara sebanyak 178.056 dan koperasi penerima dana investasi LPDB sebanyak 34 koperasi. (OL-7)