Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
MANAJEMEN Pelaksana Program Kartu Prakerja menyebutkan hasil survei Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Juni 2020 yang mengungkapkan sebanyak 96 persen peserta menilai program Kartu Prakerja tidak mubazir.
“Ini bukan survei yang bayar ke pekerjaan, ini (survei) yang tidak ada insentif,” kata Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari dalam webinar Keluarga alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Inkubasi Bisnis XI bertajuk Kupas Tuntas Kartu Prakerja.
Dia menjelaskan survei itu dilakukan TNP2K atas permintaan Manajemen Pelaksana Program untuk mengetahui respons peserta sebelum hasil survei berbayar menggunakan insentif yang akan dikeluarkan pekan depan.
Denni mengungkapkan survei itu dilakukan daring kepada para penerima manfaat melalui 6.000 surat elektronik milik peserta yang dinilai mewakili seluruh peserta.
Hingga saat ini, jumlah peserta program itu dari gelombang satu hingga tiga mencapai 680 ribu orang.
Selain mayoritas menyebut program Kartu Prakerja tidak mubazir, hasil survei juga mengungkapkan bahwa 92 persen peserta mengatakan program ini efektif, 94 persen mengatakan pelatihan yang diberikan beragam, serta infrastruktur dan fasilitas pendukung memuaskan.
Denni juga mengungkapkan sebanyak 99 persen peserta membaca silabus, 74 persen peserta membandingkan antar-wadah digital lain dan pelatihan yang tersedia gratis.
Baca juga : Kartu Prakerja Bagian dari Reformasi Kebijakan Tenaga Kerja
Kemudian, sebanyak 97 persen peserta setuju semi bansos karena Ccvid-19 dan 76 persen peserta mai belajar atau berlatih lagi setelah mengikuti program ini.
Dari 680 ribu peserta, lanjut dia, sebanyak 58 persen pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK), 35 persen pencari kerja, 6 persen pekerja yang masih bekerja untuk meningkatkan kompetensi dan 1 persen pelaku UKM terdampak.
“Dari jumlah itu, sebanyak 143 ribu adalah usulan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Sementara itu, terkait pelaksanaan gelombang keempat, Denni mengungkapkan selaku pelaksana pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah selaku pemilik kebijakan.
Denni menegaskan, program Kartu Prakerja sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo memajukan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Hingga saat ini mitra digital Kartu Prakerja ada delapan yakni Sisnaker dari Kementerian Ketenagakerjaan, Pijar Mahir, Tokopedia, Mau Belajar Apa, Sekolah.mu, Bukalapak, Pintaria dan Skill Academy by Ruang Guru. (Ant/OL-7)
Prakerja 2025 dibuka! Pelajari cara daftar Kartu Prakerja terbaru, syarat, dan dapatkan pelatihan GRATIS. Klik sekarang untuk panduan lengkap dan lolos seleksi!
Indonesia tengah mempersiapkan diri menjadi negara maju dengan memanfaatkan bonus demografi yang diproyeksikan mencapai puncaknya pada 2036.
BPK menemukan peserta kartu prakerja tidak penuhi persyaratan sebagai penerima dalam Laporan Keuangan (LK) Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) tahun 2023.
Ada tiga manfaat yang bisa diperhatikan oleh pemerintahan yang akan datang sebagai landasan mengapa kartu Prakerja cukup penting untuk dilanjutkan.
SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Susiwijono Moegiarso berharap kedepannya program Prakerja tetap harus dilanjutkan.
Biaya operasional dari program kerja hanya 0,92 persen, sementara 99,08 persen lainnya digunakan untuk dana program.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved