Kartu Prakerja Bagian dari Reformasi Kebijakan Tenaga Kerja

KARTU Prakerja merupakan program reformasi kebijakan (policy reform) pemerintah untuk menjembatani kebutuhan dunia usaha dengan sumber daya manusia (SDM) terampil di Indonesia. Karena itu, pemerintah terbuka menerima masukan dan akan terus menyempurnakan program Kartu Prakerja sesuai tuntutan keahlian yang diperlukan. 

Hal itu ditegaskan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) AAGN Ari Dwipayana yang juga Koordinator Staf Khusus Presiden RI dalam seminar virtual Kagama Inkubasi Bisnis XII bertajuk Kupas Tuntas Kartu Prakerja. 

Ari menegaskan kartu prakerja sebagai sebuah inovasi, policy reform yang dibuat, terbuka akan kritik untuk upaya penyempurnaan kebijakan ini.

"Ada ruang-ruang yang perlu disempurnakan, maka adanya kritik dapat membuat policy reform ini semakin baik. Ini yang mesti dibuka. Kagama setuju jika ruang untuk kritik dibuka, evaluasi perlu terus dilakukan, dan berbagai perbaikan dilaksanakan," katanya. 

Lebih lanjut Ari mengatakan, Kartu Prakerja harus adaptif terhadap situasi yang tengah dihadapi bangsa. Kendati terdapat problem struktural strategis jangka Panjang, namun menurut Ari ada problem riil yang tengah dihadapi masyarakat saat ini dari pandemi Covid-19. 

Indonesia, kata Ari, tidak hanya menghadapi krisis kesehatan. Tetapi, juga krisis ekonomi yang memukul permintaan, produksi, hingga suplai barang dan kemudian meruntuhkan banyak sektor usaha. 

Baca juga : Kementan Bangun Ketahanan Pangan Melalui Pola Integrated Farming

Hal ini berbuntut pada terjadinya PHK karyawan oleh sejumlah perusahaan. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan.

Alumnus Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM itu memprediksi lebih dari tiga juta pekerja terdampak akibat Covid-19. Dia berharap, keberadaan Kartu Prakerja juga mampu menjawab berbagai persoalan ini.

"Kita juga melihat fakta bahwa, kebutuhan masyarakat di masa pandemi tidak hanya skill, tetapi juga kebutuhan dasar. Untuk itu keduanya harus dikombinasikan,"ujarnya.

Ari menegaskan ada ruang-ruang yang perlu diperkokoh dan diperbaiki terkait tata kelola, etika,  juga kerangka pelaksanaan. Kagama mendukung upaya ini, agar program kartu prakerja bisa diimplementasikan dengan lebih baik. 

Di samping itu, penting juga dipikirkan langkah selanjutnya setelah pelaksanaan Kartu Prakerja, terutama tahap yang harus ditempuh para peserta Kartu Prakerja setelah kompetensinya berhasil dikembangkan.

"Entah ekosistem entrepreneurship atau ekosistem dunia usaha, sehingga ada konektivitas antara keterampilan yang sudah didapat dengan ekosistem dunia kerja yang peserta pilih," pungkasnya. (RO/OL-7)