Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PEMERINTAH akan mengoptimalkan serapan belanja negara pada semester II tahun ini. Hal ini penting guna mengompensasi penurunan yang terjadi pada semester I 2020.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belanja pemerintah pusat akan mencapai Rp1.306,7 triliun. Hal ini hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan realisasi belanja pada semester I sebesar Rp668,5 triliun.
“Untuk belanja K/L (kementerian/lembaga) diperkirakan naik menjadi Rp486 triliun dan outlook untuk seluruh tahun Rp836 triliun, di mana belanja pegawai akan ada perbaikan, belanja barang terjadi penurunan, dan belanja modal menurun akibat jumlah aktivitas yang lebih kecil,” jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR di Jakarta, kemarin.
Belanja negara menjadi pendorong utama bergeraknya ekonomi di masa krisis. Belanja negara akan mendorong terjadi pemulihan permintaan dan peningkatan daya beli di masyarakat. Terlebih, di tengah rendahnya realisasi investasi serta ekspor dan impor yang terpukul di tengah pandemi.
Oleh karena itu, guna menahan pelemahan yang terjadi pada semester I 2020, pemerintah harus bergerak cepat menggelontorkan belanja.
Dalam proyeksi pemerintah, pertumbuhan ekonomi pada semester 1 2020 hanya mencapai minus 0,4 hingga 1,1%. Merosot tajam jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran 5%.
Presiden Joko Widodo pun mengaku cukup khawatir melihat kondisi yang ada. Oleh karena itu, ia meminta para menteri untuk bekerja dengan luar biasa (extra ordinary).
“Bukan hal yang biasa, ini mengerikan. Kepala negara yang saya telepon, hampir semua mengatakan hal yang sama. Dari waktu ke waktu prediksi ekonomi dunia juga tidak semakin baik, semakin buruk,” tuturnya.
Belanja-belanja kementerian masih harus digenjot lebih kuat lagi di kuartal ketiga.
“Karena memang kuncinya di kuartal ketiga ini. Begitu kuartal ketiga bisa mengangkat, kuartal keempat akan lebih mudah. Tahun depan Insya Allah juga akan lebih mudah,” tandas Presiden .
Perkiraan defisit
Di tempat terpisah, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah bisa saja melebarkan defisit jika kondisi perekonomian di dalam negeri semakin terpuruk karena banyaknya anggaran yang diperlukan untuk penanganan pandemi covid-19.
“Walaupun kita tidak berharap lebih buruk, tapi sangat mungkin itu terjadi, pemerintah akan melebarkan defisit jika dibutuhkan,” kata Wapres.
Adapun Sri Mulyani menjelaskan pada sisi pembiayaan utang, pemerintah memperkirakan pada semester II besarannya akan mencapai Rp797,4 triliun setelah terealisasi pada semester I Rp421,5 triliun. Pada 2020 pembiayaan utang, pemerintah akan merealisasikannya hingga Rp1.219 triliun.
“Pembiayaan anggaran serta defisit yang tinggi harus dilakukan sangat hati-hati. Kebijakan pembiayaan utang dilakukan dengan terus melihat kondisi market dari surat berharga negara (SBN) dalam negeri dan dalam rangka pelaksanaan SKB BI dengan burden sharing secara hati-hati dan kredibel,” tandasnya. (Pra/Ind/E-1)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved