Kemenhan Mengaku Diminta Presiden Pimpin Penguatan Food Estate

KEMENTERIAN Pertahanan (Kemhan) menerima tanggung jawab dari Presiden Joko Widodo sebagai leading sector dalam memperkuat food estate.

"Hari ini Kemhan diberikan tanggung jawab oleh Presiden Jokowi sebagai leading sector untuk perkuat food estate. Insyaallah, pada hari Kamis Pak Menhan dan Pak Presiden akan meninjau lokasi di Kalimantan Tengah terkait dengan rencana food estate," kata Juru Bicara Menteri Pertahanan RI Dahnil Anzar Simanjuntak dalam diskusi virtual bertema “Strategi di Balik Kebijakan Alokasi Anggaran Pertahanan", Selasa (7/7).

Acara tersebut sekaligus peluncuran buku "Ekonomi Pertahanan Menghadapi Perang Generasi Keenam" karya Laksdya TNI Purn. Agus Setiadji di Jakarta.

Menurut Dahnil, food estate ini akan menjadi logistik cadangan strategis bagi Indonesia yang nanti ditangani oleh prajurit TNI. Dahnil pun mengutip survei yang dilakukan The Economist pada tahun 2017. Saat itu, The Economist menulis negara-negara yang mempunyai ketahanan pangan yang stabil justru berasal dari kawasan Eropa dan Amerika Utara.

Sementara itu, Asia dan Afrika, yang memang sejak awal itu mendorong pertumbuhan, kemudian industrialisasi, justru meninggalkan sektor pertanian.

Eropa dan Amerika, lanjut Dahnil, saat ini sudah mulai deindustrialisasi. Malah, Eropa dan Amerika Utara mulai masuk ke ekonomi hijau dan sebagainya.

Baca juga: Kementan dan PU-Pera Garap Food Estate di Kalteng

Akhirnya, imbuh Dahnil, sektor pertanian mmendapat subsidi besar-besaran. Ramalan The Economist pada tahun 2030 justru Eropa dan Amerika Utara punya ketahanan pangan yang kuat.

"Nah, dalam perspektif itulah kita ingin mengubah ramalan itu. Sekarang saat pandemi covid-19, semuanya sadar betul ujung-ujungnya yang paling kita butuhkan adalah tempat tinggal dan pangan," ujar Dahnil.

"Maka, negara dalam hal ini Presiden, Pak Menhan, merevitalisasi logistik kita, pangan kita melalui food estate itu. Itu kesadaran kemudian tumbuh pada masa covid-19 ini secara baik".

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo memberikan tugas secara khusus terkait dengan ketahanan pangan kepada tiga menteri, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/6), menjelaskan pihaknya mendapatkan tugas dari Presiden untuk mendukung program ketahanan pangan bersama dua menteri lain dalam usaha untuk menciptakan kawasan food estate yang akan menjadi sentra baru ketahanan pangan nasional.

"Presiden akan meninjau langsung proyek ketahanan pangan nasional yang rencananya akan tersentra di Kalimantan Tengah," kata Menteri Basuki.

Pihaknya akan bersinergi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Pertahanan sesuai dengan amanat Presiden. Secara teknis, pihaknya bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Pertahanan telah bergerak cepat.

“Tahun ini PUPR mendesain rehabilitasi jaringan irigasinya, 165.000 hektare itu tahun depan kita mulai dengan menggerakkan BUMN. Menhan juga termasuk untuk bisa ikut karena menurut beliau, ini adalah program ketahanan nonmiliter," ungkapnya.(OL-5)