Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengajukan agar Rapid Test Covid-19 (tes cepat covid-19) diberikan subsidi. Sarannya ini ia sampaikan saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (1/7).
“Meskipun ini kewenangan Gugus Tugas (Covid-19). Tapi, kami juga kerap memberi saran dan sudah minta ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Rapid Test ini diberikan subsidi bagi mereka yang akan melakukan perjalanan,” ujarnya.
Subsidi Rapid Test ini diajukan oleh Budi lantaran pihaknya melihat harga untuk tes ini cukup membebani masyarakat. Ditambah pada setiap tempat Rapid Test biayanya tidak sama. Saat ini, untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya sudah menyampaikan kepada seluruh operator transportasi untuk menetapkan sendiri partner untuk tes cepat covid-19.
“Kami memberikan surat kepada operator agar bisa menetapkan sendiri partner membuat Rapid Test. Karena dari hasil kunjungan saya di Solo dan Yogjakarta. Rapid Test ini ada yang harganya Rp300 ribu sedangkan ada pihak yang bisa menyediakan Rp100 ribu,” ungkapnya.
Seperti diketahui surat hasil Rapid Test merupakan salah satu syarat bagi orang yang akan melakukan perjalan di tengah covid-19. Hal ini bertujuan untuk membatasi agar yang bisa melakukan perjalanan adalah mereka yang sehat dan memiliki kepentingan saja. (E-3)
Vulvovaginitis yang bergejala keputihan, nyeri, dan gatal amatlah mengganggu. Ketepatan diagnosis menentukan efektivitas pengobatannya.
Testing dan tracer dilakukan untuk Mencegah terjadinya klaster Covid-19 di lingkungan sekolah selama Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Gus Muhaimin mendesak aparat kepolisian dan dinas terkait untuk mengusut temuan ribuan limbah bekas alat tes antigen di sepanjang pantai di Selat Bali.
Akses tes Covid-19 yang cepat dan andal, dan mengurangi penyebaran infeksi seiring semakin banyaknya orang kembali melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari di Indonesia.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menerapkan tarif baru untuk layanan Rapid Test Antigen di Stasiun dari sebelumnya Rp45.000 menjadi Rp35.000.
Wakil Ketua BURT Evita Nursanty mengungkapkan kebijakan daerah tersebut menimbulkan pertanyaan dari sebagian besar masyarakat pelaku perjalanan moda transportasi udara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved