Sabtu 27 Juni 2020, 23:26 WIB

PEN Perlu Pendampingan Ketat agar Tepat Sasaran

M. Iqbal Al Machmudi | Ekonomi
PEN Perlu Pendampingan Ketat agar Tepat Sasaran

Antara/Nova Wahyudi
Refleksi gedung perkantoran dari kaca gedung sebuah perkantoran di Jakarta

 

EKONOM Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus cepat dilakukan, untuk meningkatkan kembali aktivitas pereknomian.

Program tersebut juga perlu adanya pendampingan di setiap sektor sehingga tepat dalam menjalankan setiap bidang program tersebut.

"Implementasi kebijakan pemulihan ekonomi nasional harus cepat dilakukan oleh karena itu saran saya perlunya program pendampingan bisa lebih cepat," kata Aviliani saat webinar bertajuk Agar Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tepat Sasaran yang dilakukan Prodeep Institute di Jakarta, Sabtu (27/6).

Selain turut mengawasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga perlu memberikan nasihat sebelum implementasi program PEN sehingga tidak membuat pihak yang menjalankan program tersebut takut dalam mengambil keputusan mengingat PEN memakan biaya Rp695,2 triliun yang dibagi dalam 6 bagian.

Baca juga : Butuh Rencana Strategis Rinci Untuk Pulihan Ekonomi Pascapandemi

"Menjadi kunci penting ketika BPK harus mengawal, mengikuti dan memberi nasihat sebelumnya sehingga ketika impementasi tidak membuat orang menajadi takut, Implementasi kebijakan harus lebih cepat agar pemulihan ekonomi dapat ssuai dengan target yang dicapai. Saat ini peraturan sudah lengkap namun realisasi belum maksimal," ujarnya

Pertumbuhan ekonomi tersebut akan memakan waktu sangat lama. Mengingat fase kenormalan baru yang membuat mobilitas masyarakat berjarak.

"Bila dikatakan kenormalan baru maka sektor sekunder belum mengalami tingkat recovery yang baik. Jadi masih ada pertumbuhan ekonomi yang sama sebelum adanya covid, untuk kembali 100% membutuhkan waktu yang lama," jelasnya.

Aviliani menegaskan jika belum ditemukan vaksin covid-19 maka pemerintah terus membuat kebijakan-kebijakan yang membuat semuanya belum normal contohnya kantor yang ruangannya hanya boleh diisi 50%. (OL-7)

Baca Juga

Antara/Fauzan

Garuda Tunggu Arahan Pemerintah Soal Penggunaan GeNose

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 25 Januari 2021, 17:29 WIB
Perseroan siap mengikuti kebijakan pemerintah terkait protokol kesehatan di masa pandemi covid-19. Termasuk, penggunaan GeNose C19 untuk...
Dok Komunitas Tangan di Atas

Komunitas TDA Mengedukasi Masyarakat Seputar Bisnis

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 25 Januari 2021, 17:22 WIB
Dengan mengedukasi masyarakat Indonesia seputar dunia bisnis, TDA dengan Pesta Wirausaha juga berharap untuk menguatkan pertumbuhan ekonomi...
ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

Sri Mulyani Tegaskan LPI Tidak Akan Berlumur Korupsi Seperti 1MDB

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Senin 25 Januari 2021, 16:52 WIB
Sri Mulyani menambahkan, transparansi dan akuntabilitas LPI akan dijaga sebaik mungkin dan tujuannya dibentuknya badan tersebut diharapkan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya