Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
EKONOM Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus cepat dilakukan, untuk meningkatkan kembali aktivitas pereknomian.
Program tersebut juga perlu adanya pendampingan di setiap sektor sehingga tepat dalam menjalankan setiap bidang program tersebut.
"Implementasi kebijakan pemulihan ekonomi nasional harus cepat dilakukan oleh karena itu saran saya perlunya program pendampingan bisa lebih cepat," kata Aviliani saat webinar bertajuk Agar Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tepat Sasaran yang dilakukan Prodeep Institute di Jakarta, Sabtu (27/6).
Selain turut mengawasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga perlu memberikan nasihat sebelum implementasi program PEN sehingga tidak membuat pihak yang menjalankan program tersebut takut dalam mengambil keputusan mengingat PEN memakan biaya Rp695,2 triliun yang dibagi dalam 6 bagian.
Baca juga : Butuh Rencana Strategis Rinci Untuk Pulihan Ekonomi Pascapandemi
"Menjadi kunci penting ketika BPK harus mengawal, mengikuti dan memberi nasihat sebelumnya sehingga ketika impementasi tidak membuat orang menajadi takut, Implementasi kebijakan harus lebih cepat agar pemulihan ekonomi dapat ssuai dengan target yang dicapai. Saat ini peraturan sudah lengkap namun realisasi belum maksimal," ujarnya
Pertumbuhan ekonomi tersebut akan memakan waktu sangat lama. Mengingat fase kenormalan baru yang membuat mobilitas masyarakat berjarak.
"Bila dikatakan kenormalan baru maka sektor sekunder belum mengalami tingkat recovery yang baik. Jadi masih ada pertumbuhan ekonomi yang sama sebelum adanya covid, untuk kembali 100% membutuhkan waktu yang lama," jelasnya.
Aviliani menegaskan jika belum ditemukan vaksin covid-19 maka pemerintah terus membuat kebijakan-kebijakan yang membuat semuanya belum normal contohnya kantor yang ruangannya hanya boleh diisi 50%. (OL-7)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved