Headline
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Kumpulan Berita DPR RI
EKONOM Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus cepat dilakukan, untuk meningkatkan kembali aktivitas pereknomian.
Program tersebut juga perlu adanya pendampingan di setiap sektor sehingga tepat dalam menjalankan setiap bidang program tersebut.
"Implementasi kebijakan pemulihan ekonomi nasional harus cepat dilakukan oleh karena itu saran saya perlunya program pendampingan bisa lebih cepat," kata Aviliani saat webinar bertajuk Agar Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tepat Sasaran yang dilakukan Prodeep Institute di Jakarta, Sabtu (27/6).
Selain turut mengawasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga perlu memberikan nasihat sebelum implementasi program PEN sehingga tidak membuat pihak yang menjalankan program tersebut takut dalam mengambil keputusan mengingat PEN memakan biaya Rp695,2 triliun yang dibagi dalam 6 bagian.
Baca juga : Butuh Rencana Strategis Rinci Untuk Pulihan Ekonomi Pascapandemi
"Menjadi kunci penting ketika BPK harus mengawal, mengikuti dan memberi nasihat sebelumnya sehingga ketika impementasi tidak membuat orang menajadi takut, Implementasi kebijakan harus lebih cepat agar pemulihan ekonomi dapat ssuai dengan target yang dicapai. Saat ini peraturan sudah lengkap namun realisasi belum maksimal," ujarnya
Pertumbuhan ekonomi tersebut akan memakan waktu sangat lama. Mengingat fase kenormalan baru yang membuat mobilitas masyarakat berjarak.
"Bila dikatakan kenormalan baru maka sektor sekunder belum mengalami tingkat recovery yang baik. Jadi masih ada pertumbuhan ekonomi yang sama sebelum adanya covid, untuk kembali 100% membutuhkan waktu yang lama," jelasnya.
Aviliani menegaskan jika belum ditemukan vaksin covid-19 maka pemerintah terus membuat kebijakan-kebijakan yang membuat semuanya belum normal contohnya kantor yang ruangannya hanya boleh diisi 50%. (OL-7)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved