Petani Indonesia Butuh Sentuhan dan Perhatian Lebih

KUNCI sukses negara agraris adalah pemimpin bisa menyatu dan dekat dengan petani. Tanpa empati, kebijakan pertanian justru malah mematikan kehidupan petani. Kebijakan pemerintah tidak memusuhi dan menelantarkan nasib petani nasional. Saat ini, mayoritas petani nasional membutuhkan sentuhan dan perhatian lebih. 

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Subbagian Analisis Data, Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian (Kementan), Darmawan Setyobudi pada keterangan persnya, Sabtu (30/5).

"Apakah saat ini petani kurang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah?. Inilah tugas kita semua untuk mengelaborasi agar ada keperpihakan pemerintah dan stakeholder di bangsa ini untuk saling bersinergi mendukung petani," jelas Darmawan. 

Dalam berbagai kesempatan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan bahwa tugas negara adalah menyediakan pangan bagai rakyat dalam keadaan genting apapun. Sinergi antar pihak menjadi kunci penyediaan pangan secara mandiri atau berdaulat.

Di awal era kemerdekaan bangsa Indonesia, Darmawan menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder mampu menggabungkan logika dengan olah rasa. Dengan begitu, bisa memposisikan diri bagaimana menjadi rakyat yang butuh makan, dan tahu apa yang harus dilakukan untuk memenuhi tugas itu. 

Menurut Darmawan, logika petani amat sederhana, jadilah bagian dari mereka, berikan teladan sederhana, bangkitkan harapan untuk bisa menjadi pejuang kemandirian ekonomi bangsa sebagai basis kekuatan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, tumbuhkan keyakinan bahwa kita bisa sejahtera bersama. 

"Hanya berbagi dan mencoba untuk mengetuk hati dan rasa kita bersama, apakah kita sudah kehilangan empati kepada kalangan petani?. Jika kita gagal berempati dan merasakan kehidupan masyarakat petani maka kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak pro-petani, bahkan malah mematikan nasib petani sendiri," paparnya.

Pangan di tengah pandemi Covid-19

Ancaman krisis pangan terjadi di tengah pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan adanya karantina wilayah (lockdown) di sejumlah negara menyebabkan distribusi terhambat. Selain itu faktor cuaca mempengaruhi produksi di dalam negeri. 

Akibatnya, kata Darmawan, sebanyak 195 juta orang terancam kehilangan pekerjaan, 420 sampai 580 juta peningkatan orang miskin, perdagangan dunia menurun pada kisaran 13 hingga 32%, pun sebanyak 40,1% perjalanan turis dunia menurun (sumber; world economic outlook IMF, April 2020).

Dampak besar dari semua itu adalah terjadinya resesi ekonomi global sudah di depan mata. Krisis akibat pandemi Covid-19 ini turut dirasakan Indonesia.

"Sejumlah lembaga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal merosot. Hal ini akan berimbas pada peningkatan jumlah orang miskin di tanah air. Perekonomian global pada tahun 2020 diprediksi tumbuh negative atau mengalami resesi -3 %," jelas Darmawan.

Penyebab terjadinya masalah pangan dampak dari pandemi ini di antaranya ada pembatasan ekspor beras dari Vietnam, india dan Thailand. "Kemudian, pada bulan April dan Maret tahun ini terjadi pergeseran musim tanam dan distribusi sarana produksi antar wilayah menjadi masalah serius," tuturnya.

Namun demikian, ia menegeskan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementan telah menyiapkan beberapa skenario untuk mengatasi dampak pandemi ini.

Di antaranya dengan melakukan relaksasi pembiayaan pertanian seperti kredit usaha rakyat (KUR), melakukan Intensifikasi beberapa lahan yang sub optimal, melakukan ekstensifikasi pertanian dengan pembukaan lahan baru yang bekerjasama dengan Kementerian BUMN, Subsidi logistik dari daerah surplus ke daerah defisit.

Optimalisasi pasar mitra tani yang dipasok dari petani langsung, kerja sama dengan mitra jasa distribusi serta menggalakkan bertani dari lahan dan pekarangan sendiri.

Isu produksi dan distribusi pangan menjadi sangat menarik, suplai pangan sampai dengan agustus 2020 relatif aman, beras mengalami surplus 7,5 juta ton. Tetapi masih ada beberapa provinsi yang mengalami defisit.

"Hal ini karena distribusi yang tidak lancar, sehingga pemerintah melalui Kemenan dan melibatkan beberapa stakeholder berupaya untuk mengurai masalah distribusi ini," ujar Darmawan. 

Dalam jangka pendek, Darmawan menjelaskan bahwa pertama, kebijakan logistik dan rantai pasok pangan dengan melibatkan BUMN Pangan, koperasi dan swasta nasional dengan pendekatan inovasi 4.0 perlu didorong.

Kedua, memperluas akses petani, peternak,nelayan dalam jaring pemasaran daring, kementerian pertanian telah menggandeng beberapa ecommerce dengan pendekatan jemput bola untuk mengurangi kesenjangan antara produsen dengan konsumen. 

Ketiga, stimulus ekonomi bagi petani. Sebanyak 2,7 juta petani terdampak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dengan diberikan bantuan sarana produksi agar tetap bisa bangkit di tengah dampak pandemi ini.

Keempat, Kementerian pertanian melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari dengan menambah jumlah Rumah tangga yang akan menjadi sasaran kegiatan ini, dengan harapan memunculkan Gerakan Produksi Skala Rumah Tangga.

Berbagai kebijakan terobosan Kementan yang dikomandai Syahrul Yasin Limpo dalam menghadapi ancaman nyata pandemi virus corona tersebut patut didukung semua pihak.

"Petani tidak semata-mata dimanjakan dengan bantuan bersifat konsumtif, namun petani di arahkan untuk menjadi penyangga tatanan negeri karena menjadi agen utama membangun pertanian yang maju, mandiri, dan modern," ujar Darmawan.

"Oleh karena itu, marilah kita sadari bersama kelemahan pengisi kemerdekaan bangsa sekarang adalah empati dan menyatu dengan perasaan masyarakat petani. Ingatkah kita dengan istilah ‘Indonesia Menggugat’ yang menggambarkan penderitaan petani akibat sistem tanah paksa dan kebijakan agraria kolonial," katanya.

Intinya, pentingnya kedaulatan pangan dan menyadari pentingnya petani dan membuat pujian untuk kaum tani dengan membuat akronim Petani adalah Penyangga Tatanan Negara Indonesia.

Kedekatan dengan petani mestinya tidak hanya berupa lisan, tetapi menjadi bagian dari kehidupan mereka sehingga roh kebijakan tidak artifisial dan benar benar bisa diimplementasikan dan dirasakan untuk petani kita.

"Beberapa bantuan berupa sarana prasarana pertanian banyak digelontorkan kepada masyarakat, kita lupa bahwa sisi sosial dan psikologis petani tidak kita sentuh, tidak kita perhatikan," katanya.

Apakah cukup dengan memberikan bantuan saja? Regulasi kemandirian dan menumbuhkan jiwa sosial jiwa kekeluargaan antarsesama sangat dibutuhkan. "Tidak hanya cukup dikasih bantuan, karena sejatinya kehadiran pemerintah dan beberapa stakeholder di tengah kehidupan petani akan lebih mengena dengan pendekatan ikatan emosional," papar Darmawan. (OL-09)