Cegah Rugi, Harga BBM tidak Diturunkan

PT Pertamina memiliki sejumlah alasan tidak menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) di saat harga minyak dunia mengalami penurunan serta merebaknya pandemi covid-19.

Anggota Ombudsman RI Laode Ida mengungkapkan direksi PT Pertamina mengungkapkan alasan tersebut dalam pertemuan dengan Ombudsman pada Selasa (19/5).

“Setidaknya yang saya tangkap dari penjelasan Pertamina, ada tiga alasan pokok mengapa harga BBM tidak turun,” ujar Laode dalam rilis di Jakarta, kemarin.

Pertama, kata dia, bahwa harga pokok BBM yang dijual di Indonesia sekarang ini ialah harga sebelum turunnya harga BBM dunia. Jadi kalau dijual dengan harga murah, sudah pasti Pertamina akan mengalami kerugian besar. Sebagai BUMN, niscaya hal itu tidak mungkin dilakukan.

Kedua, harga BBM dunia terus berfluktuasi (naik-turun). Pada hari direksi PT Pertamina memberikan penjelasan kepada Ombudsman, misalnya, harga minyak dunia naik di atas US$30 per barel.

Penguatan harga minyak dunia terus berlanjut hingga kemarin. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli naik tipis US$0,45 atau 1,28% menjadi US$35,58 per barel.

Ketika aktivitas sosial ekonomi masyarakat dunia akan berangsur normal, niscaya harga BBM juga akan berangsur naik.

Ketiga, jika harga BBM diturunkan dan terjadi kerugian besar pada PT Pertamina, akan terjadi pengurangan tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja.

“Tentu hal ini tidak dikehendaki. Saya turut apresiasi PT Pertamina yang hingga sekarang tidak ada PHK. Karena jika PT Pertamina mengalami kerugian dengan menurunkan harga BBM, akan semakin menambah barisan warga bangsa ini yang terkena PHK akibat wabah virus korona yang konon jumlahnya sekarang sudah berada di atas angka dua jutaan orang,” papar Laode.

Selain alasan tidak menurunkan harga BBM, dalam pertemuan itu, PT Pertamina juga menyampaikan agenda penghapus­an penggunaan BBM premium di Pulau Jawa pada 2020. Laode mengungkapkan hal itu terkait dengan upaya penghilang­an subsidi BBM bagi pengguna kendaraan, khususnya roda empat.

“Patut dicermati, asumsi yang diba­ngun PT Pertamina ialah bahwa ketika seseorang sudah memiliki kendaraan roda empat berarti yang bersangkutan dianggap sudah mampu dan tak butuh lagi disubsidi,” ujarnya. (Ant/E-3)