BUMN Terdampak Pandemi Dapat Stimulus Fiskal Rp 149 Triliun

PEMERINTAH sudah menyusun rencana pemulihan ekonomi nasional, termasuk bagi BUMN yang terdampak pandemi covid-19. Untuk klaster BUMN, pemerintah menyiapkan dana stimulus fiskal sebesar Rp 149,29 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan stimulus BUMN terbagi dalam beberapa bentuk, yakni bantuan subsidi, kompensasi, penyertaan modal negara (PMN), dana talangan untuk modal kerja dan bantuan sosial (bansos).

Baca juga: Menkeu: Perluasan Insentif Pajak Dunia Usaha Capai Rp 123 Triliun

"Untuk rincian nominal bantuan dari pemerintah untuk mendukung BUMN bangkit berbeda-beda. Khusus untuk BUMN dengan status perusahaan terbuka, yaitu Garuda Indonesia, akan mendapat dana talangan sebesar Rp 8,5 triliun," ungkap Ani, sapaan akrabnya, dalam telekonferensi, Senin (18/5).

Sementara itu, Krakatau Steel akan mendapat dukungan pendanaan berupa dana talangan untuk modal kerja sebesar Rp 3 triliun. Untuk BUMN yang mendapat dukungan kompensasi, yaitu PLN sebesar Rp38,25 triliun dan Pertamina sebesar Rp37,83 triliun.

Dukungan bagi PLN dan Pertamina sebagai kompensasi lantaran tidak menaikkan tarif atau harga dalam beberapa tahun terakhir. Berikut, adanya kewajiban tidak menaikkan tarif dan harga di tengah pandemi.

Baca juga: Langkah Cepat Kementerian BUMN Atasi Pandemi Covid-19

"Garuda kehilangan penerimaan karena covid-19, Krakatau Steel juga demand-nya langsung merosot karena tidak ada order baru. Nah ini yang nanti harus didukung, agar bisa mendapatkan kelonggaran," jelas Ani.

Selain itu, pemerintah juga mencadangkan anggaran sebesar Rp 26,10 triliun untuk memberikan dukungan bagi BUMN dalam bentuk lain. Di antaranya, optimalisasi Barang Modal Negara (BMN), pelunasan tagihan, loss limit penjaminan, penundaan dividen, penjaminan pemerintah dan juga pembayaran talangan tanah pada Proyek Strategis Negara (PSN).

"Contohnya untuk pelunasan tagihan kepada Kimia Farma sebesar Rp 3 triliun, lalu dana talangan kepada BUMN yang mengerjakan proyek PSN, seperti WIKA, Waskita dan Jasa Marga sebesar Rp 12,2 triliun," urai mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.(OL-11)