Terdampak Covid-19, Nelayan NTT Butuh Bantuan Pemerintah

Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema alias Ansy Lema meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperhatikan dan memprioritaskan nasib nelayan Indonesia yang berada di pulau terluar seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebab, dengan merebaknya virus korona (covid-19) dan sejumlah kebijakan penanganannya, para nelayan di NTT mengalami penurunan pendapatan.

"Kelompok nelayan termasuk kelompok yang paling dirugikan akibat larangan beraktivitas di luar rumah yang dikeluarkan pemerintah. Kegiatan melaut dan jual beli hasil tangkapan menjadi terhambat karena ruang perjumpaan dengan konsumen mulai dibatasi. Karena itu, KKP harus terlibat penuh dalam pendampingan nelayan selama masa pandemik," ujar Ansy melalui keterangan tertulis (24/4).

Baca juga: Nelayan Ikut Jaga Kedaulatan Natuna

Sejauh ini, lanjutnya, perhatian pemerintah khususnya melalui KKP kepada pulau-pulau terluar di daerah NTT cukup baik. Melalui Program Sentra Kelautan dan Perikanan daerah terluar seperti Kabupaten Rote Ndao dan Sumba Timur sudah bisa dirasakan masyarakatnya.

Akan tetapi, wakil rakyat asal NTT itu menilai dengan adanya pandemi ini, perhatian pemerintah tentu saja tidak sebatas program jangka panjang. Pasalnya, masyarakat saat ini tengah menghadapi dampak covid-19 secara langsung di semua kegiatan ekonomi mereka, sehingga yang dibutuhkan adalah bantuan sosial.

Terkait anjuran Presiden Jokowi agar masyarakat mengkonsumsi ikan untuk menambah protein dan daya tahan tubuh sudah mulai berjalan. Politikus PDIP itu mengungkapkan bahwa Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kupang sudah bekerja sama dengan dua stafnya di NTT.

"Yang dibutuhkan hanya waktu pelaksanaannya saja dalam program bagi-bagi ikan ke masyarakat," imbuhnya.

Baca juga: Cuaca Ekstrem, Nelayan Banyuwangi Enggan Melaut

Sementara itu, dalam rapat kerja bersama Menteri KKP pada Rabu (22/4) terkait refocusing anggaran, Ansy mengapresiasi realokasi anggaran yang menyasar pada kepentingan masyarakat terdampak.

Namun, dia menganjurkan agar anggaran sebesar Rp11,84 miliar untuk pelatihan 1.000 masyarakat dialihkan untuk menambah anggaran cold storage. Mengingat alokasi dana cold storage yang semula sebesar Rp7,37 miliar sangat dibutuhkan masyarakat saat ini untuk bisa menyimpan berbagai produk perikanan budidaya yang tidak terserap oleh pasar.

"Saya mempertanyakan apa urgensi dari anggaran pelatihan tersebut di tengah kebijakan social distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sekarang ini. Lebih baik dana Rp11,84 miliar tersebut dialokasikan saja untuk pengadaan bantuan sosial (bansos) yang secara praktis langsung diterima dan dirasakan masyarakat manfaatnya," terang Ansy.

Baca juga: KKP Fokus Peningkatan Pendapatan Nelayan Tradisional

Pelatihan, menurutnya tidak akan bisa berjalan efektif di tengah pandemi covid-19. Oleh karena itu, penempatan anggaran yang tepat dan terukur sangat penting dilakukan KKP saat ini. (Van/A-3)